politeethics


SRI BINTANG PAMUNGKAS : OTONOMI DAERAH SECARA PENUH DAN LUAS PADA TIAP PROVINSI DALAM KERANGKA NKRI UNTUK MENCEGAH DISINTEGRASI
February 23, 2014, 10:47 am
Filed under: Eudai-monia

Latar Belakang

Pergolakan Orde Baru di akhir abad 20 menghadirkan Sri Bintang Pamungkas sebagai salah satu pemikir Indonesia, terutama dalam masalah integrasi nasional dan kedaerahan. Orde Baru yang dianggap terlalu sentralistis dianggap Sri Bintang Pamungkas sebagai faktor pendorong terjadinya disintegrasi nasional. Sri Bintang Pamungkas menyoroti peranan Orde Baru dalam rangka mempertahankan integrasi nasional dan menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana Indonesia setelah reformasi seharusnya berbuat untuk mempertahankan NKRI. Pemikirannya dengan jelas menggambarkan standing point dirinya sebagai orang yang tidak setuju dan menentang Orde Baru.

Untuk dapat memahami buah pemikiran para pemikir secara objektif, kita harus melihat konteks sosio-historis yang dialami oleh pemikir tersebut. Melihat sedikit biografi dari pemikir dapat membantu kita memahami hal yang melatarbelakangi pemikiran yang digagas, begitu juga untuk memahami pemikiran Sri Bintang Pamungkas, khususnya mengenai masalah integrasi nasional dan kedaerahan. Sri Bintang Pamungkas lahir di Tulung Agung pada tanggal 25 Juni 1945. Menamatkan studi di Institus Teknologi Bandung pada tahun 1971 dalam bidang Teknik Mesin untuk kemudian mulai meniti karier sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun 1977 mendapatkan beasiswa dari Caltex untuk melanjutkan studi di University of Southern California. Kemudian mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk meneruskan riset ke Georgia Institute of Technology. Akhirnya pada tahun 1984 meraih gelar Doctor of Philosophy dalam bidang Ekonomi Industri dari Iowa State University.
Sri Bintang Pamungkas menjadi salah satu pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tahun 1990. Sri Bintang Pamungkas aktif dalam mengembangkan demokrasi Islam dan tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu menjadi anggota Dewan perwakilan Rakyat mewakili Ibukota Jakarta. Selain itu ia juga pernah menjadi salah satu favorit calon Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan dalam salah satu kongres partai tahun 1994. Pada saat kunjungan Presiden RI, Soeharto, ke Jerman, Sri Bintang Pamungkas diduga terlibat dalam demonstrasi presiden di sana tahun 1995. Hal itu berakibat recall bagi dirinya dari keanggotaan DPR pada tahun yang sama karena dianggap terlalu kritis pada pemerintah. Sri Bintang Pamungkas diancam hukuman 34 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta awal Mei 1996 dengan tuduhan menghina Presiden RI sewaktu berceramah di Jerman. Akhir Mei 1996 Sri Bintang Pamungkas mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI).

Kritk dan Kekecewaan terhadap Orde Baru : Sentralisasi Berujung Disintegrasi

Sri Bintang Pamungkas sepenuhnya kecewa dengan pembangunan model Orde Baru yang diterapkan selama pemerintahan Soeharto. Kritik atas pembangunan negeri ini berubah menjadi perlawanan politik terhadap pemerintah. Walau pun mendapat hambatan yang menyusahkan dari pemerintah, seperti recall dari DPR hingga dijebloskannya dirinya ke penjara tidak membuat semangatnya surut untuk mewujudkan sebuah Indonesia Baru. Partai Uni Demokrasi Indonesia adalah sebuah manifesto politik Sri Bintang Pamungkas. Partai Uni Demokrasi Indonesia yang dibentuk oleh Sri Bintang Pamungkas ini mempunyai ide dasar untuk mengubah sistem. Cita-cita yang ingin dicapai ialah sebuah negara yang demokratis yang lebih baik dari Orde Baru termasuk tata cara penyelenggaraannya. PUDI dan Sri Bintang Pamungkas berusaha untuk mewujudkan otonomi daerah dan meruntuhkan sentralisasi. Sentralisme masa Orde Baru ini menyebabkan penonjolan peran militer yang berpotensi memecah belah integrasi bangsa Indonesia. Landasan ide otonomi Sri Bintang Pamungkas ialah karena negara seluas Indonesia tidak mungkin dan tidak bisa menerapkan sistem pemerintahan yang sentralisme. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan lainnya, adalah pulau-pulau yang ‘menyatakan diri bersatu’ dalam sebuah Negeri Maritim dengan sejarah panjang, Indonesia. Terdiri dari ribuan pulau seolah menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk dapat disebut sebagai Negara Kepulauan. Panjang perjalanan yang telah dilalui oleh bangsa ini sehingga akhirnya berdiri sebagai Republik indonesia. Mulai dari bentuk kerajaan dengan pengaruh agama yang kuat, seperti Hindu, Buddha, dan Islam di berbagai daerah, kemudian beralih memasuki episode gelap karena dijajah oleh Bangsa Barat dan Jepang hingga 350 tahun lamanya, kemudian merdeka menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia internasional.

Indonesia tumbuh menjadi sebuah negara yang besar. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia. Kedua, garis pantai Indonesia menduduki peringkat 3 besar dunia. Selain itu, Indonesia juga diyakini sebagai salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di muka bumi ini. Fakta lain, Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk terpadat kelima dunia, hanya kalah dari China, Amerika Serikat, Rusia, dan India.

Wilayah yang luas serta banyaknya penduduk membuat Indonesia harus dapat menghadapi sebuah tantangan, yaitu perbedaan. Banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di pulau-pulau Indonesia yang dipisahkan oleh lautan yang membentang menjadikan rakyat Indonesia memiliki berbagai macam karakteristik. Karakteristik yang kemudian disebut kebudayaan menjadikan masyarakat indonesia yang multietnik. Etnik Minang, Jawa, Sunda, Dayak, Dani, Batak, dan segala macamnya melegitimasi negara Indonesia menjadi negara multikulturalisme. Selain itu, kondisi alam juga mempengaruhi karakteristik dari masyarakat Indonesia. Batak Karo yang hidup diperbukitan dengan tempat tinggal yang relatif berjauhan menyebabkan suara mereka apabila berbicara menjadi lebih keras. Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan penduduk di Jawa yang apabila berbicara lebih lemah lembut dibandingkan dengan Batak Karo. Perbedaan itu cukup merepresentasikan perbedaan karakteristik yang masih banyak lagi terdapat di antara masyarakat-masyarakat di Indonesia.

Dengan perbedaan yang mewarnai kehidupan di Indonesia tidak menjadi halangan untuk bersatu dalam satu bangsa. Jika melihat keadaan, bukanlah tidak mungkin hadirnya Negara Andalas, Negara Borneo, atau mungkin Federasi Irian. Hal ini didukung dengan masyarakat yang berbeda-beda dalam suku bangsa, wilayah masing-masing yang saling terpisah, dan bahasa yang berbeda dapat menjadi alasan kuat mereka berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kesatuan yang dapat diunggulkan untuk dapat menyatukan Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Irian tersebut. Tetapi, mereka dapat bersatu dalam bendera merah putih hingga saat ini, setelah 66 tahun Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya.

Satu kata yang dapat menjelaskan keadaan-keadaan di atas ialah integrasi. Kesamaan sejarah dan nasib yang dialami oleh masyarakat di pulau-pulau di Indonesia tersebut menjadi sebuah alasan untuk bersatu. Dalam perkembangannya, alasan untuk bersatu ini bertambah seiring tumbuh dan berkembangnya Indonesia menjadi sebuah negara. Sang Saka Merah putih, Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, TNI, PNS, sistem perpajakan, partai politik dan organisasi masyarakat, sistem pendidikan, hukum, dan perekonomian nasional, serta sistem pemerintahan dan birokrasi nasional menjadi sebuah identitas nasional yang berkembang dari masa ke masa menjadi integrasi nasional.

Indonesia bukannya tanpa permasalahan. Banyak konflik horizontal terjadi antara masyarakat Indonesia yang berbeda, seperti konflik Sambas dan Ambon maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Maluku, dan Papua. Berbagai masalah kedaerahan yang mengancam integrasi nasional Indonesia diwujudkan dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadi sebuah negara yang diberi nama Timor Leste. Merdekanya Timor Leste seolah menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa mengalami perpecahan seperti yang telah dialami lebih dulu oleh Uni Soviet Sosialis Rusia, Yugoslavia, dan Cekoslowakia. Apalagi status Indonesia yang merupakan negara yang pernah dijajah menyebabkan semangat primordialisme antar budaya di Indonesia sangat tinggi. Sedikit saja pemerintah salah langkah maka kondisi terburuk, yaitu perpecahan, bisa menghampiri NKRI kapan saja.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru sangat mengancam integrasi nasional Indonesia. Negara yang luas ini tidak akan mungkin bertahan lama dengan sistem pemerintahan yang seperti itu. Sentralisasi mengakibatkan masyarakat di daerah yang terletak jauh dari pusat pemerintahan akan kesulitan menangani masalah yang muncul di daerahnya dengan cepat. Permasalahan daerah akan terjadi berlarut-larut karena harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Selain itu, sentralisasi ala Orde Baru membuat wiulayah-wilayah yang jauh dari pusat merasa seperti dijajah. Mereka tidak mempunyai hak untuk menetapkan pemerintahan di daerah sendiri dan sumber daya alam yang mereka miliki dikuras untuk dapat memenuhi nafsu pusat dalam menarik investor asing. PT. Freeport Indonesia di Papua dan PT. New Mount Indonesia di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat adalah contoh konkritnya.

Dalam pandangan Sri Bintang Pamungkas, Orde Baru yang menerapkan sentralisme, absolutisme, dan militerisme telah menimbulkan luka yang dalam pada daerah-daerah di Indonesia. Luka tersebut diakibatkan pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada suatu ketika Sri Bintang Pamungkas baru kembali dari Aceh. Kondisi yang terjadi di Aceh ialah, apapun yang terjadi, mereka tetap ingin untuk merdeka. Apabila nantinya terjadi disintegrasi di Indonesia, maka hal tersebut murni menjadi kesalahan Orde Baru yang mengekang daerah dalam selimut sentralisasi, absolutisasi, dan militerisasi.

Sri Bintang Pamungkas mencotohkan berbagai keputusan ekonomi yang terpusat melalui bermacam-macam instruksi presiden. Keputusan presiden, dan peraturan pemerintah yang menyedot kekayaan alam dan pendapatan asli daerah. Akibatnya jelas, daerah menjadi miskin, kehilangan lapangan kerja, kerusakan lingkungan hidup, dan terbelakang. Tidaklah sepenuhnya salah rakyat Papua jika sampai saat ini masih ada yang memakai ‘koteka’ sebagai pemenuhan akan kebutuhan pakaian mereka. Keputusan dan perencanaan ekonomi yang terpusat itu membuat daerah tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi era pasar global. Pemerintah terlalu banyak melakukan intervensi dalam rangka pengolahan sumber daya alam daerah untuk kepentingan ekonomi nasional.

Apabila melihat dari segi hubungan pusat dan daerah, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru tidak selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masing-masing daerah. Masa Orde Baru membuat daerah tidak bisa menetapkan keputusan untuk kepentingan sendiri. Akibatnya, dalam pemikiran Sri Bintang Pamungkas, Jawa yang merupakan pusat pemerintahan menjadi ubber alles. Jawa seolah menjadi role model, bahwa semua daerah harus dibuat seperti Jawa, penomorsatuan Jawa, dan seakan-akan Jawa adalah Indonesia itu sendiri. Dengan 66% penduduk dari sekitar 220 juta jiwa yang menghuni jawa menjadi alasan bahwa pembangunan harus dipusatkan di Pulau Jawa. Tidaklah mengherankan apabila kita melihat bahwa Jawa jauh meninggalkan daerah-pdaerah lain di Indonesia, terlebih lagi dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Hal ini menjadi faktor penarik masyarakat-masyarakat di daerah lain untuk berlomba-lomba merantau ke Pulau Jawa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau harapan hidup yang lebih baik. Seolah-olah hidup di daerah yang bukan Jawa menjadi mimpi buruk bagi masyarakat di Indonesia.

Hal di atas menjadi penyebab mengapa Sri Bintang Pamungkas, di dalam bukunya, Dari orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total menyebut sentralisme Orde Baru mengandung dimensi Jawanisasi. Kebijakan yang mengandung unsur Jawanisasi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru bisa menjadi unsur perpecahan bangsa. Salah satu contoh dari proses Jawanisasi adalah Undang-Undang Pemerintahan Desa 1979 , pemberlakuan UU ini menimbulkan perubahan struktural yang mendasar dalam beberapa masyarakat, contohnya pada masyarakat Minangkabau dan Aceh. Bagi orang Minangkabau pemberlakuan UU tersebut berarti menghapuskan fungsi nagari , padahal nagari adalah salah satu bentuk pemerintahan di Minangkabau. Hal yang sama juga terjadi di Aceh, pelaksanaan UU menghapuskan fungsi gampong dalam masyarakat Aceh. Terlihat dari permodelan pemerintahan daerah dengan pembagian lingkungan Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi yang merupakan sistem pemerintahan yang terdapat di Jawa. Diterapkannya kebijakan tersebut menyebabkan budaya-budaya daerah di atas yang telah dijalani selama ini menjadi rusak. Proses Jawanisasi dijalankan selama 32 tahun dalam pemerintahan Soeharto dengan Orde Barunya memperuncing masalah etnik antara Jawa dan non Jawa.

Kesalahan juga dilakukan oleh Orde Baru dalam langkah menyatukan Bangsa Indonesia. Konsep persatuan yang diusung oleh pemerintahan Soeharto ialah ‘menyatukan’ dengan cara ‘menyamakan’ melalui sentralisme, apalagi yang dilakukan secara paksa atau integrasi koersif melalui militer. Apabila menengok sejarah, Uni Soviet runtuh karena konsep persatuan uniformity yang juga diterapkan oleh Orde Baru tersebut. Mereka yang secara etnik berbeda dipaksa untuk memiliki karakteristik yang sama dengan Moscow, dan akhirnya pecah menjadi Latvia, Slovenia, Lithuania, Checnya, dan lain-lain. Kemudian Yugoslavia yang pecah menjadi Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Demikianlah Cekoslovakia yang terpisah menjadi Ceko dan Slovakia. Jika Jawanisasi bertahan lama, maka jadilah Jawa itu Indonesia dan daerah lain bukan Indonesia, lalu terjadilah integrasi seperti yang telah dialami oleh negara-negara di atas yang menyalahi cita-cita bangsa sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Sri Bintang Pamungkas juga mengungkapkan bahwa kesenjangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, dan keterbelakangan, antara lain adalah unsur-unsur utama ketidakpuasan dan penyebab disintegrasi. Sentralisme telah menghasilkan semua unsur-unsur tersebut, termasuk kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, daerah industri dan pertanian, Jawa dan Luar Jawa, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Pemberontakan bersenjata PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner RI/Pemerintahan Rakyat Semesta) yang terjadi di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara (1958-1959) pada hakikatnya telah menunjukkan bahwa mereka ingin mengatur urusan rumah tangga daerah sendiri, tidak lagi dicampuri dengan intervensi pemerintah pusat. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat juga membawa akibat di tanah Papua dengan munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebelumnya di Aceh juga mjuncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Gerakan Maluku Merdeka, antara lain Republik Maluku Selatan (RMS). Bahkan, Sri Bintang Pamungkas melihat kemunculan Gerakan Riau Merdeka, Indonesia Timur Merdeka, dan Sulawesi Merdeka, dan semua gerakan yang bisa mengakibatkan disintegrasi itu bersumber pada ketidakpuasan yang terjadi di zaman Orde Baru yang sentralis.

Oleh karena itu, Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa Negara Indonesia tidak akan pernah padu berintegrasi jika pemerintahan Indonesia masih bercirikan sentralisme. Apabila masih ingin bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada separatisasi dari daerah-daerah atau bahkan pemisahan diri dari daerah-daerah di Indonesia, maka desentralisasi kekuasaan dan pembangunan melalui otonomi daerah adalah sebuah keharusan. Pada 27 April 1997, Sri Bintang Pamungkas menyebut bahwa otonomi daerah yang seharusnya diterapkan sebagai manifesto desentralisasi di Indonesia adalah pemberian otonomi penuh dan luas di tingkat provinsi di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak segera dilakukan, maka Sri Bintang Pamungkas mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa. Terdapat dimensi politik, di mana gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat setempat tanpa intervensi pemerintah pusat. Ada dimensi ekonomi, di mana kekayaan alam dikuasai dan dikelola oleh rakyat setempat untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh bangsa.

Si Bintang Pamungkas : Otonomi penuh dan Luas di Tingkat Provinsi dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Integrasi Nasional

Sri Bintang Pamungkas menuangkan ide-ide otonomi penuh dan luas di tingkat provinsi di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan integrasi nasional pada buku yang ditulisnya sendiri, Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total. Timbul pertanyaan, mengapa otonomi diberikan untuk tingkat provinsi (daerah tingkat I), bukan tingkat kabupaten/kota (daerah tingkat II)? Sri Bintang Pamungkas menjawab, bahwa pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang dibuat oleh rezim Habibie menetapkan kabupaten dan kota, bukan provinsi, sebagai daerah yang otonom. Menurut Sri Bintang Pamungkas, jika berdasarkan konsep terebut, maka seakan-akan Denpasar dapat ‘berbeda’ dari Gianyar, ‘berbeda’ dari Klungkung, ‘berbeda’ dari Karangasem, dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melupakan bahwa mereka sebetulnya ada dalam satu kesatuan komunitas (Provinsi) Hindu Bali. Komunitas yang sama tidak perlu dipaksa untuk dipecah dan dibagi-bagi hanya karena kebijakan dan pemahaman mengenai otonomi daerah berdasarkan UU di atas.

Maka sudah sepantasnya hak otonomi daerah itu diberikan kepada Provinsi Bali sebagai daerah tingkat I, bukan kepada kota/kabupaten yang merupakan daerah tingkat II. Apabila dipaksakan, maka mungkin terjadi perpecahan antara daerah dalam satu kesatuan komunitas, dan disintegrasi akan semakin meruncing. Biarkan otonomi daerah itu dimiliki oleh Madura, Nangroe Aceh Darussalam, Nagari Minangkabau, dan provinsi lain. Dengan kata lain, gagasan Sri Bintang Pamungkas mengenai penetapan daerah otonom, selain berdasarkan geografis, juga perlu didasarkan pada karakteristik sosio-kultural dari masyarakatnya, dan pembentukan provinsi saat ini telah mendekati hal tersebut.

Otonomi daerah secara luas dimaksudkan agar pengurusan masalah-masalah daerah sendiri oleh daerah bisa meliputi banyak bidang. Umumnya, terdapat tiga hal yang tidak boleh ditangani oleh sebuah daerah yang otonom. Ketiga hal tersebut yaitu kebijakan luar negeri, pertahanan negara, dan keuangan negara khususnya moneter. Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa daerah memang tidak perlu mengatur hal di atas.

Diungkapkan lebih lanjut oleh Sri Bintang Pamungkas, untuk dapat mengurusi urusan rumah tangga daerah secara mandiri dan mengurangi intervensi dari pemerintah pusat, maka daerah membutuhkan alat kelengkapan pemerintah yang lengkap. Keuangan daerah, penanaman modal,, perindustrian, pertanian, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, kesjahteraan sosial, penerangan, perhubungan, dan banyak lagi lainnya. Daerah juga membutuhkan polisi di daerah untuk dapat menjaga stabilitas dan keamanan daerah dengan tidak meniadakan koordinasi bersama kepolisian pusat.

Kekhawatiran terhadap otonomi daerah yang akan mengakibatkan lahirnya ‘raja-raja kecil’ di daerah menurut Sri Bintang Pamungkas tidak perlu muncul. Alasannya ialah pemerintahan daerah yang tetap menganut prinsip demokrasi. Gubernur dan bupati/walikota yang dipilih oleh rakyat harus bertanggung jawab terhadap rakyat di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah, terutama eksekutif tidak lagi bertanggung jawab pada pemerintah pusat yang terjadi selama Orde Baru. Dikemukakan bahwa ide otonomi daerah ini muncul karena pemerintah pusat selama masa Orde Baru terlalu banyak ikut campur mengurus masalah di daerah-daerah. Kekhawatiran lahirnya ‘raja-raja kecil’ itu seharusnya muncul pada masa pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Saat itu pemerintah daerah tidak bertanggung jawab kepada rakyat di daerah tetapi pada pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat ‘dijatuhkan’ hanya karena pengawasan komponen-komponen institusi pemerintahan dan masyarakat di daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi penuh dan luas untuk tiap-tiap provinsi adalah jawaban untuk mencegah sentralisme, absolutisme, dan militerisme. Sentralisme, ditekankan sekali lagi oleh Sri Bintang Pamungkas, merupakan faktor utama penyebab disintegrasi bangsa. Disintegrasi tersebut muncul karena keputusan-keputusan sentral tidak memuaskan daerah dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah sehingga menimbulkan friksi-friksi daerah dengan pemerintah pusat. Kunci dari persatuan dan kesatuan bangsa adalah kesejahteraan rakyat di daerah itu sendiri. Kesejahteraan tersebut tidak mungkin diraih dengan perancangan yang terpusat, tetapi melalui otonomi yang diberikan kepada daerah untuk dapat mengatur daerah mereka sendiri. Sehingga, otonomi daerah akan menghindarkan daerah tersebut untuk pisah dengan Negara Kesatuan RI.

Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa dalam otonomi daerah yang penuh dan luas di dalam kerangka Negara Kesatuan RI tidak sepenuhnya bisa mengatur diri mereka sendiri. Terdapat hal-hal yang masih ditangani oleh pemerintah pusat, yaitu 3 hal yang tidak mungkin diatur oleh daerah seperti yang telah diungkapkan di atas. Pemerintahan daerah tetap memakai prinsip demokrasi dimana pemimpin eksekutif dipilih oleh rakyat. Dalam bidang pengelolaan dan penguasaan kekayaan alam pun hak terbesar dimiliki oleh rakyat masing-masing daerah untuk ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indpnesia. Hak ini sangatlah penting untuk dimiliki oleh rakyat di daerah.

Dengan otonomi, daerah tidak perlu menunggu keputusan dari pusat untuk bergerak melainkan bisa menentukan sendiri jalan yang terbaik bagi masing-masing daerah. Rakyat di daerah menentukan sendiri alokasi sumber dana dan sumbr daya daerah sesuai dengan pilihannya sendiri baik di sektor investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Daerah membuat sendiri aturan-aturan yang akan diterapkan di daerah, baik melalui konstitusi maupun melalui peraturan-peraturan daerah. Tentu kesemuanya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang telah ditetapkan oleh Republik Indonesia.

Dalam bidang aturan sosial, daerah bisa mengaturnya sendiri. Mungkin akan muncul daerah yang akan mengharamkan rokok di daerahnya, atau memberi izin dalam penggunaan senjata api. Akan terjadi hal yang di suatu daerah sesuatu diperbolehkan tapi di daerah lain dilarang. Oleh karena itu, rakyat antar daerah harus mengetahui dan menghormati aturan-aturan spesifik yang berlaku di masing-masing daerah.

Otonomi Daerah Pasca Reformasi untuk Mempertahankan Integrasi Nasional

Konteks sesudah reformasi terjadi pergantian presiden dari Habibie menjadi duet Gus Dur-Megawati. Tentunya harapan yang tinggi diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama pasca Orde Baru. Desentralisasi adalah hal yang sangat ditunggu setelah jatuhnya Orde Baru beserta sentralisasinya. Namun, Sri Bintang Pamungkas amat menyayangkan pemerintahan duet baru itu yang tidak punya konsep tentang otonomi secara daerah secara penuh dan luas untuk mencegah disintegrasi bangsa. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang digunakan sebagai pijakan otonomi daerah dalam masa reformasi dinilai cenderung lebih federalistis dengan konsep pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mencederai konsep otonomi daerah secara penuh dan luas yang diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas sebelumnya telah mengatakan bahwa otonomi itu berbeda dengan konsep federal, tapi pasca reformasi, otonomi yang dijalankan malah mengambil konsep dari negara bagian dalam tatanan federal. Bahkan, Gus Dur-Megawati tidak sadar bahwa dunia sedang ramai memperbincangkan dan sekaligus meramaikan proses pecah-belah Indonesia. Oleh karena itu, duet ini tidak bisa bertahan lama karena dengan tidak mempunyai konsep mengatur negara dengan segera Aceh, Papua, dan Maluku akan lepas dari Indonesia seperti apa yang dilakukan oleh Timor Timur.

Pada tahun 2004 telah dibuat undang-undang yang baru tentang peratutan pemerintahan daerah. Otonomi daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, undang-undang ini juga mendefinisikan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Penjabaran mengenai otonom daerah pada undang-undang tahun 2004 di atas setidaknya telah mendekati konsep otonomi daerah secara penuh dan luas dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia yang diajukan Sri Bintang Pamungkas. Hal ini mengarah pada ‘Indonesia Baru’, suatu tatanan hidup bernegara yang dirancang olehnya. Dapat kita lihat saat ini daerah telah mulai beranjak mengatur hukum sendiri berdasarkan apa yang terlihat di daerah masing-masing dengan tidak keluar dari konstitusi hukum Indonesia.

Terlepas dari itu semua, otonomi daerah bukanlah suatu tujuan, melainkan alat untuk mencapai demokrasi, terwujudnya cita-cita keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah harusnya tidak berorientasi pada pemerintah daerah saja, tapi merupakan pelembagaan kedaulatan di tangan rakyat di daerah. Hal ini akan berangsur untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia di daerah lain. Otonomi saat ini yang dijalankan oleh pemerintahan SBY-Boediono dapat dianggap telah menjunjung kebebasan bagi daerah apabila kita bandingkan dengan masa Orde Baru yang sentralisisasi. Walaupun begitu, perlawanan separatis tidak kunjung hilang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Indonesia sedang dalam perjalanan Negara Kesatuan yang diidamkan, dan gerakan separatis tersebut adalah bumbu yang jika berhasil dilewati, maka akan menjadi pengokoh pondasi integrasi nasional. Usaha menuju integrasi nasional dengan konsep otonomi daerah secara penuh dan luas di daerah tingkat I dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi hal pengokoh persatuan Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Benda-Beckmann, Keebet von. 2007. Politik Lokal di Indonesia (terj.). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Haris, Syamsuddin et el, eds. 2006. Membangun Format Baru Otonomi Daerah. Jakarta : LIPI Press

Sri Bintang Pamungkas. 2001. Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total. Jakarta : Erlangga

Sri Bintang Pamungkas. 1996. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi&Pembangunan Edisi Kedua. Jakarta : Yayasan Daoelat Ra’jat

Sri Bintang Pamungkas. 1997. Saya Musuh Politik Soeharto. jakarta : Pijar Indonesia

Sumber Web :

Muhamad Habib. 2008. Konsep Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Indonesia : Studi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan Perkembangan Konstitusi di Indonesia(Abstraksi Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). http://etd.eprints.ums.ac.id/876/. Diakses pada tanggal 29 Desember 2011, pukul 14.55 WIB.

Saddita Sancaya. Otonomi Daerah Saat Ini Kok Loyo. http://politik.kompasiana.com/2011/03/31/otonomi-daerah-saat-ini-kok-loyo/. Diakses pada tanggal 29 Desember 2011, pukul 14.55 WIB.

Advertisements


Rape in Conflict : Instrumen untuk Mengalahkan Musuh Politik
December 22, 2013, 9:58 am
Filed under: Eudai-monia

Summary

  • Perkosaan tidak hanya menjadi persoalan hawa nafsu semata. Dalam perkembangannya, perkosaan menjadi simbol kekuasaan, kode balas dendam, dan pelecehan tingkat tinggi dalam suatu konflik atau perperangan. Dalam tulisan ini akan coba dituliskan kondisi-kondisi peperangan yang menggunakan perkosaan sebagai salah satu alat untuk mengalahkan musuh dan motif ekonomi politik di baliknya
  • Manusia pada dasarnya adalah makhluk pemburu kekuasaan dan kehidupan manusia akan selalu diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan. Manusia dengan sendirinya akan menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Semua manusia akan berperang melawan semua (bellum omnium contra omnes)
  • Dalam konteks Pakistan, Khalid Ahmad, seorang jurnalis Pakistan mengatakan bahwa permusuhan akan semakin mapan dengan adanya tindak pemerkosaan. Laki-laki yang saling bermusuhan akan membalas dendan terhadap lawannya melalui pemerkosaan ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuan dari rivalnya. Seorang rival yang kuat akan hancur dan dipenuhi oleh dukacita ketika terjadi pencemaran dan pemerkosaan terhadap kaum perempuannya
  • Melalui sejarah, kita bisa melihat bahwa praktik perkosaan telah menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dihindarkan dalam sebuah peperangan. Perkosaan dalam perang mengandung arti pembalasan dendam dan kemenangan di sisi kelompok yang berjaya. Perkosaan juga dapat diartikan sebagai rampasan perang, karena ia merupakan bentuk perayaan dan penghargaan serta hadiah untuk para tentara yang telah berhasil membawa kemenangan dalam suatu peperangan. Telah menjadi common narrative of warring jika para tentara (laki-laki) akan memperkosa perempuan dari pihak yang kalah. Perkosaan dalam hal ini melayani 3 tujuan. Pertama, perempuan yang diperkosa adalah bagian dari harta rampasan perang. Kedua, perkosaan memberikan pesan dominasi laki-laki. Dan ketiga, perkosaan menunjukkan bahwa perempuan sejatinya adalah gender yang inferior
  • Perempuan yang bisa survive dan tetap dibiarkan hidup dalam kondisi setelah perkosaan dan perang maka akan dijadikan sebagai properti. Perempuan-perempuan yang diculik saat perang disuruh untuk melayani tentara sebagai buruh, petani, untuk memasak, untuk membersihkan ruangan, untuk mencuci baju, dan pekerja sex yang menjadi transfer aset yang paling kasar setelah perang. Perempuan-perempuan dari pihak musuh yang kalah selain digunakan untuk kebutuhan sex juga dipaksa untuk menjalankan peran-peran ekonomi untuk dapat menguntungkan mereka
  • Dalam beberapa konflik politik, misalnya yang dipengaruhi oleh budaya politik tertentu dan dalam peperangan, perempuan menjadi sasaran dalam penyerangan. Perempuan adalah titik lemah kekuasaan lawan yang dengan meruntuhkan perempuan berarti meruntuhkan kekuasaan rival. Hal ini akan semakin dipertegas jika pemimpin kelompok yang menjadi rival adalah perempuan. Maka cukup dengan menyerang perempuan yang menjadi pendukungnya maka secara simbolik itu telah menyerang pemimpin perempuan dan keseluruhan kelompok tersebut.

 

Introduction

Men rape because they own (have) the law; They rape because they are the law; They rape because they make the law; They rape because they are the guardians of the peace, of law and order; They rape because they have the power, the language, the money, the knowledge,  the strength, a penis, a phallus.[1]

 

            Perkosaan, dalam apapun bentuknya, adalah suatu hal yang terlarang. Perkosaan adalah sebuah kejahatan yang melawan hak asasi manusia, kejahatan yang di luar nature dari manusia karena ia tidak sesuai dengan kemanusiaan[2]. Perkosaan adalah sebuah mimpi buruk bagi perempuan. Perkosaan adalah tindakan yang telah terkriminalisasi. Tindakan perkosaan dapat tersembunyi atau ditunjukkan, diperdebatkan bahkan dikutuk, dan dengan seluruh subjek, perkosaan tidak serta merta di follow up sebagai suatu rekonsiliasi ataupun penutupan kasus. Menurut Brownmiller, rape “is nothing more or less than a conscious process of intimidation by which all men keep all women in a state of fear[3]. Perkosaan adalah suatu tindakan yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan laki-laki dalam mengontrol perempuan melalui rasa takut.

            Perkosaan itu sendiri dapat diartikan sebagai seorang seksual terhadap vagina, anal, or oral sex, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi korban dari perkosaan. Serangan seksual itu tidak seperti tindakan kriminal lainnya. kebanyakan pelakunya adalah laki-laki dan yang menjadi korban selalu perempuan. Tindakan perkosaan biasanya tidak banyak dilaporkan, hal ini karena perkosaan banyak terjadi di kondisi tertutup, dengan kata lain hanya pelaku dan perempuan yang diperkosa yang berada di tempat dan perempuan akan mendapatkan traumatik yang mendalam sehingga ia akan malu jika masyarakat mengetahui bahwa ia pernah menjadi koran perkosaan. Perkosaan dalam ranah politik tidak hanya diartikan sebagai serangan terhadap seorang saja, tetapi juga bisa diartikan sebagai kode perlawanan terhadap negara. perkosaan adalah simbol pelecehan, baik itu kelompok sosial, organisasi, partai politik, atau bahkan sebuah negara[4]. Namun, serangan perkosaan yang biada terjadi di dunia ialah perkosaan terhadap perempuan. Di Pakistan, perkosaan dilakukan terhadap kaum perempuan dari pihak lawan politik, apakah itu istri, anak, ibu, atau saudara perempuan. Perkosaan juga telah dijadikan sebuah senjata yang dilakukan oleh pelaku untuk menihilkan identitas gender perempuan dan maskulinisasi identitas etnik. Hal ini karena korban dari perkosaan secara psikologis akan menimbulkan perasaan inferior dan tidak berguna serta depresi yang mendalam, apalagi dialami oleh perempuan[5].

            Perkosaan tidak hanya menjadi persoalan hawa nafsu semata. Dalam perkembangannya, perkosaan menjadi simbol kekuasaan, kode balas dendam, dan pelecehan tingkat tinggi dalam suatu konflik atau perperangan. Dalam tulisan ini akan coba dituliskan kondisi-kondisi peperangan yang menggunakan perkosaan sebagai salah satu alat untuk mengalahkan musuh dan motif ekonomi politik di baliknya.

Thomas Hobbes on Theory of Power[6]

            Hobbes menilai bahwa manusia adalah pusat dari segala persoalan sosial dan politik. Menurut Hobbes, manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius karena akan menjatuhkan manusia itu sendiri dari realitas sosial. Cara terbaik untuk mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai sebuah alat mekanis dan memahaminya dari pendekatan matematis geometris. Dalam keadaan alamiah, dimana semua manusia dipandang setara,manusia bisa bertindak semata-mata mengikuti keinginan-keinginan dirinya, yaitu memuaskan hawa nafsu pribadi. Kehidupan manusia hanyalah suat usaha terus-menerus memuaskan hawa nafsu dan mencari kebahagiaan dan menghindari apa yang tidak disukainya.

            Hakikat alamiah yang melekat pada manusia ialah melahirkan persaingan sesama manusia. Dalam rangka memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan diri, manusia akan berhadapan dengan manusia lain. Hobbes menegaskan bahwa persaingan itu melahirkan rangsangan-rangsangan alamiah untuk menggunakan kekuasaan dalam diri manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pemburu kekuasaan dan kehidupan manusia akan selalu diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan. Manusia dengan sendirinya akan menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Semua manusia akan berperang melawan semua (bellum omnium contra omnes).

            Pertarungan antar sesama manusia akan diperhebat oleh tiga faktor. Pertama, kecenderungan alamiah manusia untuk meraih kebebasan diri. Manusia cenderung untuk menghancurkan musuh dari apa tujuan yang ingin ditujunya. Kedua, ialah faktor kesetaraan manusia. Pertarungan dalam kondisi kesetaraan ini digambarkan sebagai berikut : ‘Kalau tidak saya yang melenyapkannya, maka saya yang akan dilenyapkan olehnya’. Siapa yang menang dan yang kalah dalam pertarungan hanyalah masalah pilihan. Siapa yang memilih untuk melakukan serangan, dan siapa yang memilih untuk bersiap menghadapi serangan. Dalam keadaan alamiah manusia adalah setara. Dan antisipasi yang bisa dilakukan oleh manusia agar tetap bertahan ialah dengan menyerang orang lain. Hal ini akan semakin jelas ketika sudah semakin jelas siapa yang mempunyai dan dengan siapa mereka berkonflik. Dan ketiga ialah karena faktor agama. Hobbes memang tidak secara tegas mengatakan bahwa agama menjadi faktor permusuhan, tetapi ini adalah kecenderungan Hobbes. Hal ini merupakan refleksi kritis terhadap berbagai konflik agama dan perang sipil yang terjadi di Inggris.

Konflik Pakistan :The Politics of Dishonor : Rape and Power in Pakistan; Article Review[7]

            Pakistan, seperti negara Islam lainnya, menghadapi masalah yang sama, yaitu mengenai krisis identitas dan legitimasi status sebagai negara Islam itu sendiri. Kondisi politik di Pakistan menjadi penuh cerita setelah meninggalnya penguasa rezim militer Pakistan, yaitu General Zia ul-Haq di musim panas tahun 1988. Perpolitikan yang sebelumnya tertekan di rezim militer setelah itu menjadi lebih berwarna, kompleks, dan penuh intrik. Kondisi politik yang dapat dikendalikan pada era militer sekarang menjadi terbuka, terpolarisasi di antara etnik-etnik yang ada, agama, ideologi, dan garis politik di Pakistan.

            Pada tataran yang paling dasar dari sosio-politik Pakistan, orang-orang akan mengidentifikasikannya menjadi dua pembagi utama, yaitu antara akar feodalisme aristokrat yang begitu dalam dan corporate business. Kedua pembagi itu masing-masing didukung oleh golongan fundamental dan militer yang memberi dukungan dari belakang, melakuakn back up, sebagaimana kondisi politik di Pakistan menuntut keadaan seperti itu. secara tradisional, dengan beberapa pengecualian, elit yang menguasai federal Pakistan ialah yang berasal dari daerah Punjab, daerah yang lebih memliki populasi dan kesejahteraan yang menjadi rival politik dari orang-orang Sindh. Hal ini mengerucutkan konflik yang terjadi dengan Benazir Bhutto yang menjadi faktor utamanya. Benazir Bhuttoadalah anak dari penguasa Pakistan sebelumnya, yaitu Zulfaqar Ali Bhutto (1928-1979) yang dijatuhkan oleh kudeta militer dari Zia ul-Haq tahun 1977 dan digantung pada tahun 1979 atas tekanan yang kuat dari dunia internasional. Ketika masa Zia ul-Haq berakhir, ia mendidik penerusnya, yaitu Nawaz Sharif yang mewakili kepentingan dari bisnis-bisnis besar dan industri. Karir politiknya melejit dengan akses kuat yang dimilikinya sehingga ia bisa menduduki posisi Chief Minister untuk daerah Punjab, yahun 1984-1990. Dari latar belakang Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif, terlihat bahwa konflik politik sangat lebar, tidak hanya berdasarkan pada golongan, aristokrat dan militer, tetapi juga antar daerah, yaitu Sindh dan Punjab.

            Drama politik tingkat tinggi baru dimulai setelah rezim diktator militer Zia ul-Haq selesai dan membawa Benazir Bhutto menjadi pusat perhatian ke puncak tahap politik di Pakistan. Dia memenangi pemilu tahun 1989 dan didesak mundur 1,5 tahun setelahnya. Pada masa pertamanya berada di pemerintahan, seorang yang muda dan tidak berpengalaman seperti Benazir Bhutto mendapat tentangan dari kelompok Islam fundamentalis yang menganggap Benazir Bhutto sebagai pemimpin yang tidak mampu untuk memimpin Pakistan, sebuah negara Islam. Berbagai fatwa dan ancaman hukuman harus dihadapinya dengan terpaan berbagai isu. Selain itu dia juga harus menghadapi gerakan oposisi dipimpin oleh Nawaz Sharif yang didukung oleh presiden, yang keduanya mendapatkan back-up dari militer. Karena tidak mampu memenuhi janji kampanyenya, akhirnya pada Agustus 1990 Benazir Bhutto dipecat oleh Presiden yang melibatkan amandemen kedelapan, hasil dari rezim Zia ul-Haq yang memungkinkan presiden sebagai pemegang peran eksekutif untuk memecat perdana menteri dan bahkan membubarkan parlemen. Kondisi Benazir Bhutto yang menjadi ancaman oleh penguasa dan militer yang pernah berkuasa membuat berbagai cara dilakukan untuk dapat meredam pengaruhnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh ‘negara’ ialah dengan menerapkan politik perkosaan, yang mana hal ini akan melemahkan Benazir Bhutto sebagai perempuan yang aktif di dalam politik.

            Politik pemerkosaan, atau diperkosanya kehormatan perempuan, adalah ide yang diisi oleh nilai-nilai budaya yang ada terus-menerus di setiap level masyarakat. Ide ini awalnya dispekulasikan berasal dari masyarakat barat namun bisa digeneralisasi ke dalam berbagai kebudayaan. Dalam konteks Pakistan, Khalid Ahmad, seorang jurnalis Pakistan mengatakan bahwa permusuhan akan semakin mapan dengan adanya tindak pemerkosaan. Laki-laki yang saling bermusuhan akan membalas dendan terhadap lawannya melalui pemerkosaan ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuan dari rivalnya. Seorang rival yang kuat akan hancur dan dipenuhi oleh dukacita ketika terjadi pencemaran dan pemerkosaan terhadap kaum perempuannya. Pada masa itu, perempuan-perempuan diperkosa secara beramai-ramai, kemudian diparadekan telanjang di sepanjang jalan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dendam telah dilakukan. Konsep kehormatan, menurut Stewart adalah topik yang sangat paradoks, dan salah satu puzzle yang terkenal ialah kebiasaan yang dimiliki oleh perempuan bisa berdampak kepada kehormatan para laki-laki. Di Pakistan, konsep politik perkosaan atau perkosaan kehormatan tidak dapat dihindarkan saling berhubungan satu sama lainnya. kehormatan, atau izzat terikat dengan kuat pada natural right dari laki-laki untuk mengontrol atau mempengaruhi kaum perempuan. Perempuan tidak bisa menerapkan konsep kehormatan sebagaimana kaum laki-laki melakukannya, karena kehormatan itu diwakili oleh kaum laki-laki, disimbolkan kepada kaum laki-laki, dan kaum laki-laki adalah kehormatan itu sendiri.

            Politik perkosaan memiliki hubungan sejarah dengan perkembangan oposisi politik yang bersifat separasionis di Pakistan yang dalam keadaan tertentu juga diikuti oleh perempuan. Politik, balas dendam, dan penghinaan terhadap musuh atau lawan politik telah menjadi motif ketika perang antara Pakistan dengan Pakistan Timur, atau sekarang menjadi Bangladesh pada tahun 1971 ketika tentara-tentara Pakistan menyerang secara seksual dan memperkosa banyak perempuan ketika tentara Bangladesh mundur. Di Pakistan terdapat suatu ilusi bahkan paradoks dalam peraturan Hudood tahun 1979 yang melegalkan hukuman untuk tindak perzinaan, pencurian, mabuk-mabukkan dan tuduhan palsu. Namun berlakunya hukuman itu menyebabkan jumlah perempuan yang menjadi tahanan di penjara malah semakin bertambah. Hal ini karena tidak ada perbedaan yang jelas antara diperkosa dengan berzina. Indikasi-indikasi yang menentukan apakah seorang wanita diperkosa atau berzina masih tidak jelas. Secara hukum, ketika perempuan membuat laporan bahwa mereka diperkosa, tidak ditutup kemungkinan bahwa mereka juga akan dikenai klausul berbuat zina. Hukum Hudood yang diberlakukan di Pakistan tidak ramah terhadap perempuan. Hal ini membuat perempuan yang diperkosa cenderung untuk menyimpan luka yang dirasakannya akibat diperkosa. Mereka bahkan tidak banyak mendapat dukungan moral dari pihak selain pejuang feminis, bahkan salah satu korban pemerkosaan di Pakistan diminta untuk bunuh diri saja karena telah memalukan keluarga dengan menjadi korban pemerkosaan.

            Berbagai variasi tindak kejahatan terhadap perempuan pun telah dikonsepkan dengan tujuan untuk mengontrol perempuan, mengasingkan perempuan dari otonomi, menjaga agar perempuan tetap diam di tempat dan tidak berbuat apa-apa terutama dalam politik, dan terus menjaga dan melestarikan perwalian dan dominasi yang selama ini dinikmati oleh laki-laki. Tindak pemerkosaan tidak hanya untuk menunjukkan dominasi melalui kekejaman untuk menjaga agar perempuan tidak berbuat apa-apa. Pemerkosaan juga lebih dari sekedar instrumen untuk menekan dan menindas agar gerakan perempuan terasingkan dan dapat mengontrol badan pergerakannya. Tidak juga sekedar untuk menimbulkan rasa takut dalam diri perempuan dan menekan agar perempuan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh laki-laki yang berada di lingkar kekuasaan. Pemerkosaan, dalam kasus yang diterangkan dalam artikel ini mempunyai motif yang jauh lebih dari sekedar hal di atas. Ada faktor balas dendam terhadap rival politik dan penghinaan kepada mereka dan untuk melecehkan kekuatan-kekuatan yang berpotensi untuk mengganggu kekuasaan dan menjadi musuh yang berkuasa. Di Pakistan, musuh politik tersebut adalah Benazir Bhutto. Jika muncul pertanyaan mengapa tindakan yang dilakukan adalah pemerkosaan, mungkin alasannya adalah karena Benazir Bhutto adalah seorang perempuan. Ketika perempuan yang menjadi anggota partai diperkosa, tidak hanya perempuan yang secara individu dipermalukan, tapi secara simbolis juga telah mempermalukan Benazir Bhutto, pemimpin dari oposisi dan model kewanitaan, yang secara asosiasi juga telah diperkosa.

            Namun jika dilihat secara positif, tindakan 3 perempuan yang membawa masalah pemerkosaan mereka karena alasan politik ini ke ranah publik telah membuat mereka mengirimkan pesan dan impuls kepada seluruh dunia, khususnya gerakan-gerakan perempuan dan gerakan feminis. Mereka telah memberikan perlawanan terhadap ketakutan perempuan yang diperkosa untuk mengadukan apa yang telah mereka alami ke ranah hukum. Mereka telah membawa kesadaran para perempuan dan isu kejahatan seksual yang telah dilakukan terhadap perempuan, apalagi dengan alasan politik. Mereka juga memperkuat alasan gerakan perempuan di Pakistan untuk terus bergerak melawan penindasan terhadap perempuan.

Rape : Weapon of War

            Terdapat beberapa fakta yang menyebabkan mengapa perkosaan terhadap perempuan bisa menjadi senjata dalam perang :

  • Perempuan (dan juga anak-anak dan orang tua) adalah objek yang harus dilindungi oleh sebuah negara. Jika objek yang mereka lindungi telah diserang, maka hal ini akan meruntuhkan mental kebangsaan atau kebanggaan kelompok mereka
  • Status perempuan di dalam sebuah masyarakat : perempuan menduduki posisi yang tidak mempunyai kekuasaan, sehingga apabila mereka bisa ditundukkan, maka akan mendatangkan keuntungan bagi yang menguasainya, terutama untuk dialihkan agar menjadi pekerja, baik itu sex dan pekerja non sex
  • Perkosaan sebagai kontrol terhadap perempuan[8] : tidak bisa dielakkan peran perempuan dalam menggerakan gerakan perlawanan dalam konflik atau peperangan. Hal ini tergambar dari peran yang diberikan oleh perempuan dalam menggulingkan rezim diktator di Mesir, Yaman, dan Libya[9]. Dengan melakukan perkosaan, laki-laki bisa memberikan ketakutan dan teror kepada perempuan sehingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa

            Melalui sejarah, kita bisa melihat bahwa praktik perkosaan telah menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dihindarkan dalam sebuah peperangan. Perkosaan dalam perang mengandung arti pembalasan dendam dan kemenangan di sisi kelompok yang berjaya. Perkosaan juga dapat diartikan sebagai rampasan perang, karena ia merupakan bentuk perayaan dan penghargaan serta hadiah untuk para tentara yang telah berhasil membawa kemenangan dalam suatu peperangan. Telah menjadi common narrative of warring jika para tentara (laki-laki) akan memperkosa perempuan dari pihak yang kalah[10]. Perkosaan dalam hal ini melayani 3 tujuan. Pertama, perempuan yang diperkosa adalah bagian dari harta rampasan perang. Kedua, perkosaan memberikan pesan dominasi laki-laki. Dan ketiga, perkosaan menunjukkan bahwa perempuan sejatinya adalah gender yang inferior[11].

            Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa perkosaan dalam perang, khususnya perkosaan yang dilakukan oleh militer, bukanlah sebuah hasrat biologis yang mengatakan kealamian seorang tentara laki-laki menggunakan perkosaan untuk mengalahkan lawannya, tapi lebih kepada kejahatan dan agresi yang biasa dilakuakn dalam peperangan untuk menjatuhkan mental dan daya lawan musuh. Selain itu, perkosaan juga bisa dilihat dari sudut pandang maskulinitas militer dan heteroseksualitas militer. Cyntia Enloe menguraikan 3 bentuk utama dari perkosaan yang dilakukan oleh militer[12]. Pertama ialah recreational rape. Bentuk pertama ini, menurut Enloe, kebutuhan biologis dan hasrat yang harus dilepaskan dari tentara menjadi faktor rasional kenapa militer melakukan perkosaan saat perang. Kedua, ialah national security rape. Perkosaan sebagai alat untuk kemanan nasional adalah sebuah sistem yang biasa dilakukan oleh pemerintah dan militer untuk memastikan apa yang mereka pikir sebagai kemanan nasional mereka. Bentuk perkosaan ini disahkan dalam konstitusi di bawah kondisi yang mengancam keamanan nasional mereka. Perkosaan ini biasa dilakukan untuk menghukum, mempermalukan, memberikan siksaan kepada perempuan yang bergerak secara subversif yang mengancam keamanan nasional serta identitas nasional . ketiga adalah systematic mass rape. Perkosaan bentuk ketiga ini biasa dilakukan untuk menekan etnik tertentu atau mengumumkan ancaman melalui diskursus gender. Dalam peperangan, systematic mass rape bisa dilihat sebagai cara yang efektif untuk menghina dan mempermalukan musuh dengan cara menodai perempuan sehingga bisa diartikan juga menjadi menodai negara dan tanah air untuk memberitahu musuh bahwa mereka tidak bisa memberikan perlindungan terhadap serangan yang diberikan. Memperkosa kaum perempuan dari pihak lawan bisa berarti menghancurkan struktur masyarakat karena perempuan adalah simbol etnis atau pembawa identitas nasional melalui perannya sebagai biological culture  and reproducers of the community.

            Dalam sejarah, perkosaan dalam perang telah diterapkan di perang dunia kedua oleh tentara Nazi, Suni Soviet, dan Jepang serta juga dilakukan dalam perang Vietnam. Dalam dekade terakhir, dimana meningkatnya perang intra state berupa konflik sipil telah meningkatkan jumlah perempuan yang diperkosa. Dalam keadaan itu, perempuan menjadi target dan korban dalam penyelewengan seksual. Perkosaan sebagai senjata perang juga diterapkan dalam perang di negara-negara seperti Afghanistan, Bangladesh, Guatemala, India, Liberia, Pakistan, Sierra Leone, dan Uganda. Penggunaan perkosaan sebagai senjata dalam peperangan juga berlanjut pada konflik di Sudan dan Kongo. Dalam beberapa fakta tersebut jelas bahwa tentara sengaja menggunakan perang sebagai salah satu alat yang ampuh untuk memenangkan peperangan[13].

            Tindakan perkosaan dalam perang bersifat sistemis dan merupakan thought out strategy. Perempuan sipil yang diperkosa juga digunakan sebagai senjata taktik untuk meneror komunitas sipil atau untuk menerima suatu usaha pembersihan etnik. Perkosaan dalam perang bisa terjadi dalam beberapa bentuk situasi, termasuk perbudakan sex yang telah terinstitusional serta individu perempuan yang terisolasi. Beberapa bentuk perkosaan dalam berbagai konflik perang[14] :

  • Forced  concubinage

            Merupakan bentuk pengerahan dan penculikan perempuan-perempuan muda untuk mencuci baju, memasak, menjadi buruh, atau have sex dengan tentara.

  • Politically motivated rape

            Adalah bentuk penghukuman individu-individu, keluarga, atau sebuah komunitas sebagai dampak yang harus diterima akibat memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan politik para penguasa. Pandangan yang berbeda ini biasanya menjadi lawan dan halangan bagi penguasa utnuk menerapkan secara penuh political view mereka. Hal ini yang terjadi di Pakistan di mana perempuan-prempuan yang dirinya dan atau keluarganya merupakan pendukung Benazir Bhutto, musuh politik penguasa militer saat itu diperkosa sebagai represi terhadap gerakan oposisi.

  • Genocide Rape

            Merupakan suatu pemerkosaan yang bertujuan untuk menghancurkan sebuah etnik atau kelompok politik yang dilihat sebagai musuh. Perkosaan ini pernah terjadi di Rwanda dan Balkan dan juga menjadi perbincangan di Zimbabwe.

The Political Economy of Rape[15]

            Perkosaan perempuan dalam perang tidak hanya untuk motif dalam menentukan siapa yang menang dan siapa yang dipermalukan, tapi dalam kondisi lain juga mempunyai faktor ekonomi politik dari suatu perkosaan yang terjadi di dalam perang. Perempuan yang bisa survive dan tetap dibiarkan hidup dalam kondisi setelah perkosaan dan perang maka akan dijadikan sebagai properti. Perempuan-perempuan yang diculik saat perang disuruh untuk melayani tentara sebagai buruh, petani, untuk memasak, untuk membersihkan ruangan, untuk mencuci baju, dan pekerja sex yang menjadi transfer aset yang paling kasar setelah perang. Perempuan-perempuan dari pihak musuh yang kalah selain digunakan untuk kebutuhan sex juga dipaksa untuk menjalankan peran-peran ekonomi untuk dapat menguntungkan mereka.

            Hal ini dapat nyata terlihat ketika suatu negara dapat diduduki oleh negara jajahan. Tanah-tanah yang dikuasainya akan dijadikan daerah agrikultur yang akan membutuhkan pekerja untuk dapat mengolah aset tersebut. Pekerja agrikultur perempuan adalah aset yang sangat penting dalam kondisi ini, apalagi dalam kondisi ketiadaan teknologi untuk menggarap. Pertanian akan meningkatkan pajak yang didapat bagi angkatan bersenjata yang mengumpulkannya di daerah yang mereka duduki. Kontrol dari buruh produktif perempuan adalah salah satu hasil dan keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang memenangkan peperangan. Pemanfaatan perempuan hasil culikan dan perkosaan dalam masa perang memberikan keuntungan yang besar bagi yang memenangi peperangan karena mereka tidak perlu membayar tenaga kerja. Mereka mempunyai kekuasaan untuk melakukan represi, sehingga mereka cukup memberikan ancaman bagi yang tidak melakukan pekerjaan dan pembebasan dari ancaman sebagai bentuk bayaran atau upah kerja.

Kesimpulan dan Implikasinya

            Hobbes mengatakan dalam teorinya tentang kekuasaan bahwa persaingan itu melahirkan rangsangan-rangsangan alamiah untuk menggunakan kekuasaan dalam diri manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pemburu kekuasaan dan kehidupan manusia akan selalu diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan. Bahkan dalam kondisi setara, manusia akan berusahan untuk menghancurkan lawannya, karena jika tidak mereka yang menghancurkan, maka pilihannya adalah mereka yang dihancurkan. Teori ini berlaku dalam politik.

            Dalam beberapa konflik politik, misalnya yang dipengaruhi oleh budaya politik tertentu dan dalam peperangan, perempuan menjadi sasaran dalam penyerangan. Perempuan adalah titik lemah kekuasaan lawan yang dengan meruntuhkan perempuan berarti meruntuhkan kekuasaan rival. Hal ini akan semakin dipertegas jika pemimpin kelompok yang menjadi rival adalah perempuan. Maka cukup dengan menyerang perempuan yang menjadi pendukungnya maka secara simbolik itu telah menyerang pemimpin perempuan dan keseluruhan kelompok tersebut.

            Satu cara yang efektif untuk menyerang perempuan agar tidak berkutik lagi ialah melalui perkosaan. Perempuan yang diperkosa biasanya akan memilih untuk merahasiakan kenistaan yang ia alami karena hal itu akan memberikan stigma malu bagi mereka untuk muncul dihadapan publik. Perkosaan terhadap perempuan juga menjadi simbol dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. perkosaan juga diterapkan dalam memastikan kemenangan di sebuah konflik atau peperangan dan sebagai tanda telah terbalasnya dendam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Afkhami, Mahnaz. 1995. Faith and Freedom Women’s Human Rights in the Muslim World. London : I. B. Tauris Publisher

 

Anoni. Tanpa Tahun. Defining a Rape Culture. RPEP vol 3

 

Baaz, Maria Eriksson. 2009. Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC). International Studies Quarterly vol. 53

 

Clifford, Cassandra. 2008. Rape as a Weapon of War and it’s Long-term Effects on Victims and Society. New York : The Foreign Policy Association

 

Herrera-Sobek, María. Tanpa tahun. The Politics of Rape: Sexual Transgression in Chicana Fiction

 

Kennedy, Elizabeth. 2003. Feminist Responses to the Politics of  Rape: Identifying the Women’s Perspective. Charleston : College of Charleston

 

Marcus, Elizabeth. 2011. Rape and the Arab Spring The Dark Side of the Popular Uprisings in the Middle East. Center for American Progress

 

Moser, C. dan F. Clarke, ed. 2001. Victors, Perpetrators or Actors:  Gender, Armed Conflict and Political Violence. London: Zed Books

 

Suhelmi, Ahmad. 2001. Pemikiran Politik Barat. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

 

Tryggestad, Torunn L. Tryggestad dan Jenny Lorentzen. 2012. The Political Psychology of War Rape. Oslo : Prio

 

Women’s Programme of the Research & Advocacy Unit. 2011. Politically Motivated Rape in Zimbabwe. Zimbabwe : Research and Advocacy Unit, hal. 1


[1] María Herrera-Sobek. Tanpa tahun. The Politics of Rape: Sexual Transgression in Chicana Fiction

[2] Women’s Programme of the Research & Advocacy Unit. 2011. Politically Motivated Rape in Zimbabwe. Zimbabwe : Research and Advocacy Unit, hal. 1

[3] Elizabeth Kennedy. 2003. Feminist Responses to the Politics of  Rape: Identifying the Women’s Perspective. Charleston : College of Charleston, hal. 135

[4] Cassandra Clifford. 2008. Rape as a Weapon of War and it’s Long-term Effects on Victims and Society. New York : The Foreign Policy Association, hal. 4

[5] Torunn L. Tryggestad dan Jenny Lorentzen. 2012. The Political Psychology of War Rape. Oslo : Prio, hal. 2

[6] Ahmad Suhelmi. 2001. Pemikiran Politik Barat. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 168-174

[7] Shahla Haeri. 1995. The Politics of Dishonor : Rape and Power in Pakistan dalam Mahnaz Afkhami. 1995. Faith and Freedom Women’s Human Rights in the Muslim World. London : I. B. Tauris Publisher, hal. 161-174

[8] Anoni. Tanpa Tahun. Defining a Rape Culture. RPEP vol 3, hal. 5

[9] Elizabeth Marcus. 2011. Rape and the Arab Spring The Dark Side of the Popular Uprisings in the Middle East. Center for American Progress, hal. 1

[10] Maria Eriksson Baaz. 2009. Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC). International Studies Quarterly vol. 53, hal. 498

[11] Ibid

[12] Ibid, hal. 499-500

[13] Cassandra Clifford, op.cit, hal. 5

[14] Women’s Programme, op.cit, hal.7

[15] Meredeth Turshen. 2001. The Political Economy of Rape: n Analysis of Systematic Rape and Sexual Abuse of Women During Armed Conflict in Africa dalam C. Moser dan F. Clarke, ed. 2001. Victors, Perpetrators or Actors:  Gender, Armed Conflict and Political Violence. London: Zed Books, hal. 55-68



Musik sebagai Media Partisipasi Politik di Amerika Serikat : Pesan dalam Support and Protest Song
August 21, 2013, 8:41 am
Filed under: Eudai-monia

Partisipasi dalam politik adalah hal yang dijamin untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh masyarakat dari sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi, salah satunya Amerika Serikat. Sebagai sebuah negara yang menjadi kiblat pelaksanaan demokrasi, banyak jalur untuk menyalurkan aspirasi, tuntutan, dan dukungan politik yang dilakukan oleh warga negara Amerika. Jalur-jalur partisipasi politik itu ditiru dan dimodifikasi sedemikian rupa oleh masyarakat dunia.  Dalam makalah ini, akan dijelaskan salah satu jalur partisipasi politik warga negara Amerika Serikat, yaitu melakukan partisipasi politik melalui sebuah musik. Seperti jalur partisipasi politik lainnya, musik juga bisa digunakan sebagai alat untuk mendukung suatu tindakan politik tetapi lebih terkenal sebagai suatu kritik sosial atau protes politik. beberapa musik seperti God Bless The USA dari Lee Greenwood tahun 1984 dan Dear Mr. President dari P!nk tahun 2006 telah digunakan dalam aksi dukungan dan protes politik. Sebuah musik bisa dimengerti secara politik begitu juga individual. Selain itu, sebuah musik juga bisa menjadi manifestasi dari identitas individu dan politik. Rumusan masalah yang coba dijawab dalam makalah ini adalah bagaimana musik dapat digunakan sebagai media partisipasi politik di Amerika Serikat dan pesan apa yang bisa disampaikannya sebagai sebuah protes dan dukungan politik di Amerika Serikat. Makalah akan mengambil fokus 2 buah musik untuk dijelaskan dan dikaitkan dengan politik Amerika. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sejauh apa musik yang digunakan sebagai media partisipasi politik bisa memberi pesan terhadap situasi politik Amerika Serikat.

Image

 

 

Background

            A pamphlet, no matter how good, is never read but once, but a song is learned by heart and repeated over and over. And I maintain that if a person can put a few cold common sense facts in a song, and dress them up in a cloak of humor to take the dryness off of them he will succeed in reaching a great number of workers who are too unintelligent to too indifferent to read a pamphlet or an editorial on economic science[1]

Amerika Serikat mempunyai cerita panjang yang berbicara mengenai musik dan hubungannya dengan politik. semenjak dijaminnya kebebasan berbicara dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat, musik dijadikan sarana berekspresi dan menunjukkan penggunaan hak akan kebebasan yang dijamin dalam konstitusi tersebut. Kebebasan berekspresi melalui musik ini berbicara dalm 3 aspek utama, freedom, peace, and justice. Melalui sejarah panjang Amerika Serikat, telah banyak musik yang diciptakan untuk menyuarakan kesenjangan, kemiskinan, penderitaan, hak asasi manusia, dan juga tuntutan kaum marginal, seperti Afro American, buruh, dan lain-lain[2].

Musik bisa menjadi media untuk 2 tujuan partisipasi yang berbeda, satu sisi banyak disadari dan digunakan sebagai protes terhadap kondisi yang melatarbelakangi lahirnya musik tersebut, di sisi lain tidak jarang juga digunakan sebagai pernyataan dukungan atau tools untuk menggaet dukungan terhadap satu ide. Amerika Serikat mempunyai cerita yang panjang mengenai musik yang digunakan untuk protes dan dukungan terhadap situasi politik, aktor politik, atau pemerintahan.

Musik yang digunakan untuk tujuan protes mempunyai akar sejarah yang panjang. Semenjak Perang Revolusioner Amerika pada abad ke 18 untuk merebut kemerdekaan dari koloni Inggris, musik sudah digunakan untuk memberikan protes terhadap koloni, penjajahan, dan kenyataan perang. Topik protes berubah memasuki abad ke 19 mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan Amerika Serikat sendiri. Topik-topik yang mewarnai abad ke 19 diantaranya penghapusan perbudakan, kemiskinan, dan perang saudara. Memasuki abad 20, dimana terjadi peperangan fisik dan ideologi, penjajahan, serta berbagai sistem yang berkembang baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, musik banyak digunakan untuk menyuarakan protes terhadap hak-hak sipil, hak-hak perempuan, kesenjangan ekonomi, peperangan, dan politik. pada abad 20, seiring berkembangnya ekonomi dan industri musik, artis-artis yang menyanyikan musik mulai terkenal dan memberikan pengaruh yang besar. Diantaranyanya adalah Joe Hill sebagai pelopor musik protes, Bob Dylan, dan banyak nama lagi. Joe Hill mengambil tema perjuangan kelas buruh dan dendang mengenai perang dunia pertama. Bob Dylan banyak menyanyikan musik mengenai protes terhadap perang Vietnam. Dalam abad ke 21, berbagai isu yang disuarakan mulai melebar dan pemasaran terhadap musik tersebut semakin meluas.

Di lain pihak, Musik juga digunakan sebagai tujuan untuk mendukung suatu ide, pemerintahan yang berjalan, atau aktor politik tertentu. Musik yang bersifat mendukung ini, khususnya pro-Negara dan pemerintah, sering dipakaian term ‘Patriotic Song’ padanya. Hal ini menggambarkan bahwa dukungan terhadap pemerintah, walaupun dalam perjalannya mendapatkan banyak kritik, adalah sebuah langkah kecintaan terhadap tanah airnya. Dilihat dari sejarahnya, musik patriotik ini berjalan beriringan dengan musik protes karena sama-sama hadir di abad ke 18. ‘The Liberty Song’ yang ditulis oleh John Dickinson tahun 1768 adalah salah satu lagi patriotik pertama yang hadir di Amerika. Dalam musik tersebut dituliskan kesadaran American agar dapat bersatu. Dalam musik tersebut terdapat lirik  ‘by uniting we stand, by dividing we fall’ menggambarkan perasaan sama darah dan sama rasa untuk memperjuangkan Amerika. Musik yang bertema dukungan terhadap pemerintah dan dinobatkan sebagai lagu patriotik salah satunya adalah lagu God Bless The USA dari Lee Greenwood. Lagu ini hadir pada tahun 1984 sebagai kritikan terhadap musik-musik yang banyak bermunculan dengan tema Anti-Reagan pada saat itu. Pada perkembangannya, lagu ini mulai menghangat kembali pada tahun 1990-an saat terjadi Perang Teluk untuk membangkitkan semangat dan moral.

Dalam makalah ini, term lagu dan musik disatukan ke dalam term musik karena sebuah musik memiliki komponen lagu di dalamnya. Mengkaji musik sebagai sebuah media partisipasi politik mempunyai kemenarikan tersendiri karena ini adalah salah stau jalur partisipasi yang cerdas karena memanifestasikannya dalam sebuah karya yang cenderung akan dikenang dan dapat digunakan kembali dengan kondisi perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik saat ini. Selain itu, sebuah musik yang memberi dampak dalam sebuah negara memperlihatkan sensitivitas yang tinggi bagi orang-orang yang berada di negara tersebut

Problem

            Rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam makalah ini adalah bagaimana musik dapat digunakan sebagai media partisipasi politik di Amerika Serikat dan pesan apa yang bisa disampaikannya sebagai sebuah protes dan dukungan politik di Amerika Serikat. Makalah ini akan menjelaskannya berdasarkan studi dua (2) lagu yang ditujukan untuk hal yang berbeda, yaitu untuk dukungan dan protes politik. God Bless the USA dari Lee Greenwood tahun 1984 sebagai musik untuk dukungan politik dan P!nk dengan Dear Mr.President sebagai musik protes politik. Makalah ini akan menceritakan sebuah lagu yang akan sangat berkaitan erat dengan konteks sosial politik yang melatarbelakanginya, siapa pengarang dan penyanyinya, dan setelah dikumandangkan ke seantero negeri,  pesan apa yang disampaikannya.

 

Partisipasi Politik[3]

Hakikat dari demokrasi sejatinya ialah pemerintahan harusnya dijalankan oleh masyarakat. Hal ini yang terjadi pada zaman Yunani Kuno dahulu, dimana masyarakat berkumpul untuk membicarakan negara kota. Namun, seiring bertambahnya populasi dan luasnya wilayah negara membuat demokrasi yang dipraktekkan apda zaman Yunani Kuno itu tidak lagi bisa diterapkan pada zaman sekarang. Berdasarkan hal itu, definisi demokrasi berdasarkan cara penerapannya terbagi menjadi dua, direct dan indirect democracy. Direct democracy diartikan sebagai partisipasi masyarakat secara langsung dalam urusan pemerintahan. Dalam demokrasi langsung, pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan pemerintah dilakukan oleh rakyat. Sedangkan indirect democracy adalah bentuk dari demokrasi yang diejawantahkan melalui pemilihan perwakilan yang akan mewakili mereka dalam mengurusi pemerintahan. Cara partisipasi masyarakat dalam demokrasi tidak langsung ini ialah dengan mengawasi dan memberikan aspirasi kepada wakil-wakil yang mereka pilih untuk memperjuangkan hak mereka dalam pemerintahan.

Konsep yang dewasa ini dijalankan dalam demokrasi ialah konsep indirect democracy. Demokrasi tidak langsung ini menjadikan pemilihan atau elections sebagai pendekatan umum dalam menilai apakah suatu pemerintahan itu dijalankan atas dasar demokrasi atau tidak. Namun perlu dicatat bahwa dalam perkembangannya, tidak semua pemilihan yang terjadi atau diterapkan di suatu negara menjamin akan menghasilkan pemerintahan yang juga demokratis. Pemilihan adalah salah satu cara dimana masyarakat saat ini menjalankan partisipasi politiknya. Janda dan kawan-kawan dalam bukunya mendefinisikan partisipasi politik sebagai those actions of citizens that attempt to influence the structure of government, the selection of government officials, or the policies of government or to support government politics.

            Partisipasi politik dalam buku ini terbagi dua, yaitu nonkonvensional dan konvensional partisipasi politik. non-konvensional partisipasi politik adalah suatu prilaku yang tidak biasa yang menolak dan menentang institusi yang telah berdiri atau budaya dominan, yang secara personal ditekankan kepada partisipasi untuk menekan nilai atau hal yang berlawanan dengan keyakinan dan keinginan. Partisipasi jenis ini contohnya menduduki bangunan publik, melukis dengan cat semprot di dinding tentang slogan-slogan politik, menyanyikan slogan-slogan di luar kantor pemerintahan, dan melakukan demonstrasi yang penuh kekerasan seperti menggunakan senjata atau lain-lain. Partisipasi politik non- konvensional ini dilakukan oleh kelompok yang dirugikan yang terpaksa mereka lakukan sebagai pengganti bentuk-bentuk partisipasi yang lebih formal yang dilakukan oleh masyarakat lain.

Partisipasi politik yang konvensional adalah prilaku rutin yang dilakukan dalam politik, seperti berinteraksi dengan perwakilan di pemerintah ataupun ikut serta dalam institusi pemilihan, seperti ikut kampanye dan memberikan suara saat pemilihan. Sifat dasar dari demokrasi di setiap negara adalah dapat menjamin bahwa masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan dengan melakukan hal-hal yang resmi dan terinstitusi, seperti mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah, mendukung kandidat, dan memilih dalam pemilihan. Dan tujuan dari sebuah institusi demokrasi adalah untuk menjamin terbentuknya partisipasi politik secara konvensional. Suatu partisipasi politik dikatakan konvensional jika tidak mengancam dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Terdapat dua macam partisipasi yang konvensional, yaitu aksi yang menunjukkan dukungan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan aksi yang dilakukan untuk mencoba mengubah atau mempengaruhi kebijakan. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional ini dibagi menjadi 3 tingkatan inisiatif, low, high, and medium. Partisipasi yang membutuhkan low initiative ialah memberikan suara saat pemilihan, dalam tingkatan yang lebih tinggi medium initiative ialah mendaftar untuk memilih di Amerika. High initiative diantaranya mendatangi pertemuan-pertemuan partai, bekerja menjadi tim kampanye, dan yang paling tinggi tingkat inisiatifnya adalah bekerja di pemerintahan. Terjadi paradoks ketika berbicara mengenai tingkat partisipasi politik di Amerika. Meskipun tingkat masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan cenderung rendah, mereka bukanlah tipe masyarakat yang apatis. Mereka sering menggunakan saluran-aluran lain untuk berpartisipasi dalam politik. saluran-saluran lain tersebut terkadang terkesan menjadikan politik suatu hal yang bukan politik dari akarnya, seperti karya seni, termasuk musik. Musik yang mengandung makna dan pesan politik juga merupakan salah satu komunikasi politik yang dilakukan oleh musisi atau warga negara Amerika sebagai respon terhadap situasi politik negaranya.

Musik dan Politik

            Merentangkan musik dan politik dalam suatu koneksi bukanlah suatu hal yang baru. Musik dan politik mempunyai kaitan yang sangat erat dalam hal bagaimana satu sama lain saling mempengaruhi. Musik diciptakan tidak akan terlepas dari konteks sosialnya, dan untuk musik-musik yang digunakan sebagai dukungan dan protes dalam rangka partisipasi politik tidak akan terlepas dari konteks sosial politik serta ekonominya. Sebuah musik juga merupakan suatu fenomena apabila bisa memberi dampak terhadap politik.

Dalam makalah ini definisi politik diambil dari Saphiro yang mengatakan bahwa politics is about interest and power[4]. Definisi tersebut menggambarkan bahwa semua yang terjadi dalam konteks politik, dalam artian hubungan pemerintah dan masyarakat, bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan, dan berbagai institusi formal dan informal lainnya yang bersinggungan dengan proses pengambilan keputusan, distribusi dan alokasi nilai, pembuatan kebijakan, dan lain-lain diwarnai oleh kepentingan dan kekuasaan. Selalu ada kekuasaan yang melatarbelakangi kejadian politik dan diikuti oleh kepentingan, baik individu atau kelompok. Politik dalam makalah ini lebih dikerucutkan dalam kepentingan dan kekuasaan yang mewarnai hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya.

Musik dalam makalah ini didefinisikan sebagai susunan nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Selain itu, musik juga dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut[5]. Musik yang akan dibahas di sini lebih kepada lirik yang terdapat dalam lagunya. Makalah ini tidak begitu menjelaskan mengenai aliran musik dan hubungannya terhadap politik, tetapi lebih kepada memaknai lirik lagu dan disesuaikan dengan konteks politiknya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa musik dan politik adalah satu keterikatan yang satu mempengaruhi yang lain. Musisi dan penyair menyusun lirik lagunya dengan berusaha menampilkan beberapa isu-isu sosial untuk dapat menunjukkan pernyataan politik mereka[6].

Lee Greenwood : God Bless the USA

Image

Profile

Bernama lengkap Melvin Lee Greenwood, lahir pada 27 Oktober 1942 di Southgate, California, Amerika Serikat. Pada saat itu berkecamuk perang dunia kedua, dengan Amerika yang sedang berhadapan dengan Jepang sebagai musuh yang berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Greenwood hidup dibesarkan oleh kakek dan neneknya di Sacramento karena perceraian yang dialami oleh ayah ibunya. Orang tua Greenwood sendiri adalah pemusik, bahkan ibunya adalah seorang pemain piano. Setelah awalnya bermain untuk berbagai band di Sacramento dan Los Angeles, bahkan pernah menjadi pemain saxophone, ia akhirnya mendirikan band-nya sendiri dengan nama Apollo dan mulai berkecimpung di panggung musik tahun 1962. Semasa dekade 1960-an itulah Lee Greenwood mengasah kemampuan vokalnya. Lee lulus dari high school tahun 1960 dan lanjut menuju college dengan mendapatkan beasiswa untuk track and music di samping karir baseball-nya.

Pada tahun 1979, ia mendapatkan berkah yang akan menuntunnya menuju dunia musik yang lebih jauh lagi. Larry McFaden dari Mel Tillis band mendengar ia bernyanyi dan kemudian menjadi managernya[7]. Single pertamanya, It Turn Me Inside Out menduduki top 20 lagu beraliran country pada tahun 1981, dan sukses in diikuti oleh lagu-lagu lainnya. ia memilih jenis musik country, walaupun jenis musik ini cenderung malu-malu untuk menunjukkan peran langsungnya dalam hal politik. lagu-lagu Greenwood, yang kebanyakan adalah karyanya sendiri, digunakan oleh pergerakan konservatif sehingga memperjelas latar belakang dan dukungan politiknya terhadapkelompok konservatif, walaupun Lee Greenwood mengingkari pernyataan tersebut. Tahun 1984 ia menulis dan menyanyikan lagu yang kemudian menjadi lagu patriotik Amerika Serikat dengan segala konsekuensi konstelasi politik yang saat itu terjadi, yaitu God Bless the USA[8].

Masa sekarang, Lee Greenwood juga masuk ke dunia usaha dengan membuka perusahaan bisnis dengan nama Lee Greenwood, Inc. Ia juga menerima doktor honoris causa untuk bidang humanities dari Tennessee Cumberland University. Saat ini Lee Greenwood aktif mengadakan pertunjukkan dengan seni dengan menampilkan pesan-pesan serikat buruh[9].

God Bless the USA dan Politik Amerika Serikat : Analisa

Lagu ini berkaitan erat dengan masa pemerintahan Ronald Reagan di Amerika Serikat yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989. Pada masa-masa itu banyak sekali momen-momen yang dilalui oleh Amerika Serikat, dan yang paling akan dikenang ialah cold war yang mengharuskan merika Serikat sebagai penganut ideologi liberalisme melawan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Selain itu, bersama dengan Margaret Thatcher, Reagan juga menjadi partner dalam emngembangkan paham neoliberalisme yang saat itu dipercaya sebagai suatu cara untuk menyelamatkan perekonomian dunia. Banyak capaian positif yang didapat semasa pemerintahan Reagan, namun bukan berarti pemerintahan Reagan diterima oleh semua kalangan publik.

Pada saat Reagan menjabat, mulai bermunculan protes terhadap jalannya pemerintahan Reagan. Protes-protes tersebut muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya ialah melalui musik dan lagu. Lagu-lagu protes terhadap Reagan bermunculan, mulai dari Born in the USA karya Bruce Springteen yang belakangan diklaim sebagai lagu yang mendukung Reagan, hingga This Land is Your Land dari Woody Guthrie yang menceritakan tentang ideologi komunis di dalam lagunya, sesuatu yang paling ditentang oleh Reagan saat itu. protes-protes tersebut hadir karena beberapa hal yang lebih mengarah pada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Reagan mendapatkan kritik dari kaum buruh. Kaum buruh Amerika Serikat menganggap bahwa Reagan adalah presiden Amerika Serikat yang anti buruh, seperti George W. Bush yang menjadikannya role model sebagai Presiden anti buruh. Reagan, sebagaimana presiden yang berasal dari Partai Republikan lainnya, mempunyai pemikiran bahwa kaum buruh adalah suatu hal yang tidak disukai. Namun, Reagan berbeda dari presiden sebelumnya yang tidak mau terang-terangan berlawanan dengan labor’s firm legal standing. Reagan memandang kaum buruh sebagaimana Republikan memandang orang-orang Partai Demokrat, yaitu sebagai sesuatu yang harus dilawan. Namun di satu sisi, Reagan juga menganggap bahwa kaum buruh adalah kelompok yang sesekali juga harus diajak tawar-menawar, walaupun konfrontasinya dengan kaum buruh lebih banyak daripada tawar-menawar. Reagan bukannya tanpa alasan bertentangan dengan kaum buruh. Setengah dari masyarakat Amerika Serikat berdasatkan hasil poling menyatakan ketidaksukaannya terhadap kaum buruh. Selain itu, diidentifikasikan bahwa tidak banyak dari golongan buruh yang memilih Republik dalam pemilihan[10].

Perang Reagan melawan buruh ini bahkan dimulai di tahun awal ia menjabat sebagai Presiden, yaitu 1981 dengan memecat sejumlah 13.000 air traffic controllers dan juga menghancurkan organisasi buruh mereka. Selain dengan buruh, Reagan juga tidak disukai karena mengeluarkan dan ayang begitu banyak untuk hal-hal yang tidak disukai oleh kalangan yang memperhatikan kemanusiaan. Reagan menghabiskan banyak dana untuk perang dan menyebabkan banyak tentara yang meninggal karena perang. Berbagai aliran musik muncul untuk memberikan protes terhadap Reagan, mulai drai Hip Hop hingga Punk.

Namun diantara banyak lagu yang menceritakan protes terhadap Reagan, God Bless the USA karya Lee Greenwood ditujukan untuk mendukung Ronald Reagan. Lagu ini adalah lagu protes untuk lagu-lagu yang melakukanprotes terhadap Ronald Reagan.

God Bless the USA

If tomorrow all the things were gone

I worked for all my life

And I had to start again

With just my children and my wife

 

I thank my lucky stars

To be living here today

Cause the flag still stands for freedom

And they can’t take that away

 

And I’m proud to be an American

Where at least I know I’m free

And I won’t forget the men who died

Who gave that right to me

And I’d gladly stand up next to you

And defend Her still today

Cause there ain’t no doubt

I love this land

 

From Detroit down to Houston

And New York to L.A.

There’s pride in every American heart

And it’s time we stand and say

 

That I’m proud to be an American

Where at least I know I’m free

And I won’t forget the men who died

Who gave that right to me

And I’d gladly stand up next to you

And defend Her still today

Cause there ain’t no doubt

I love this land

God Bless the U.S.A.

 

And I’m proud to be an American

Where at least I know I’m free

And I won’t forget the men who died

Who gave that right to me

And I’d gladly stand up next to you

And defend Her still today

Cause there ain’t no doubt

I love this land

God Bless the U.S.A

            Lagu ini menyiratkan suatu berkah bagi seorang yang telah menjadi bagian dari Amerika Serikat. Bait kedua diwarnai oleh pengalaman hidup dari Lee Greenwood yang dipengaruhi oleh konteks politik saat itu bahwa suatu anugrah baginya untuk bisa berada saat ini di Amerika dan menyaksikan Amerika masih berdiri tegak akan kebebasan yang tidak bisa diambil oleh apapun. Hal ini sesuai perang yang terjadi sebelum kelahirannya, yaitu perang mempertahankan liberty, yaitu serangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikagt di Pearl Harbour. Tragedi tersebut dengan jelas menimbulkan kekhawatiran yang dalam bagi masyarakat Amerika Serikat[11].

Berdasarkan kecemasan tersebut, maka baginya tidak ada masalah bagi Reagan untuk menghabiskan banyak dana untuk militer, karena negara hadir untuk menjamin dua hal, yaitu security dan prosperity. Ketika dua hal tersebut tidak bisa diberikan oleh negara kepada warganya, maka negara telah gagal. Wajar bagi negara untuk memberikan banyak alokasi dana ke pertahanan, karena untuk itu negara ada[12]. Lagu ini juga sebagai protes bagi lagu-lagu yang memprotes kebijakan Reagan dalam hal militer atau pertahanan.

Perang Irak dan Kuwait juga menjadi faktor penting untuk memposisikan lagu ini di mata publik. Isu penggunaan senjata kimia untuk melumpuhkan Kuwait oleh invasi yang dilakukan oleh Iraq menjadi isu bersama bagi dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat perhatian terhadap isu senjata nuklir karena bisa menghancurkan peradaban manusia. Isu itu kembali menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Amerika. Saat itu Amerika Serikat dipimpin oleh George H. W Bush yang berasal dari Partai Republik yang fokus terhadap pendanaan yang besar pada militer dan pertahanan saat itu. lagu Lee Greenwood di atas digunakan sebagai propaganda untuk dapat membangkitkan moral masyarakat Amerika melawan kejahatan kemanusiaan, yaitu penggunaan senjata nuklir karena berpotensi mengancam peradaban manusia. Lagu itu dinyanyikan juga di kamp-kamp militer Amerika Serikat dalam misi Perang Teluk tersebut.  Lagu tersebut digunakan untuk kepentingan nasionalisme sehingga lagu tersebut akhirnya dinobatkan sebagai lagu yang patriotik[13].

P!nk : Dear Mr. President

Image

Profile

P!nk bernama Asli Alecia Beth Moore lahir di Doylestown, Pennsylvania 8 September 1979. Ia mulai disebut P!nk saat bermain untuk film Reservoir Dogs, dimana Alecia berperan sebagai anak remaja. Ia adalah anak kedua dari pasangan kelas menengah Jim dan Judy Moore yang bercerai saat P!nk berusia 3 tahun. Ayahnya adalah seorang veteran perang Vietnam, dan ibunya adalah seorang perawat[14]. Perceraian tersebut mengakibatkan P!nk tumbuh menjadi seorang anak yang suka memberontak karena kurangnya perhatian orang tua. Perceraian orang tuanya mempengaruhi kehidupan P!nk. sewaktu kecil ia tidak diperbolehkan untuk bermain di rumah temannya karena ia dianggap akan memberikan pengaruh yang buruh terhadap temannya tersebut. Tidak ada satupun dari orang tua temannya yang menyukainya, bahkan orang tuanya pun ‘takut’ terhadapnya[15].

Ada yang mengatakan bahwa musik kadang bisa mengubah hidup seseorang. Kira-kira begitulah yang terjadi pada P!nk. ia menemukan musik sebagai pelipur laranya, dan pada usia 13 tahun ia sudah mulai bermain di klub-klub. Memasuki usia 14 tahun ia sudah mulai menjadi vokalis dan dancer serta mulai menulis lagunya sendiri. P!nk juga mengisi di Philly nightclub setiap malam Jumat namun tempat ia tumbuh ini memberikan dampak terhadap hidupnya, ia terjerumus dalam dunia narkobadan hampir overdosis di umur 15 tahun serta berkecimpung dalam dunia kriminal walau tidak begitu berat.

P!nk memulai karir bersama 2 band R&B, pertama Basic Instinct dan kedua Choice, namun kedua-duanya bubar dalam waktu yang singkat ketika P!nk bergabung. Bakatnya yang kuat di bidang musik dan lagu ini tidak dapat diacuhkan. Dorongan yang kuat dari LaFace, nama lama Choice, ia mulai mengawali karirnya sebagai penyanyi solo. Ia mulai mengubah namanya dari Alecia Moore menjadi nama panggung P!nk. tahun 2000 ia merilis album pertamanya Can’t Take Me Home dan mendapatkan double platinum dalam penghargaan musik.

Mengenai kehidupan pribadinya, tidak jauh berbeda dari kehidupan pernikahan orang tuanya. Ia menikah dengan Carey Hart, seoarng pembalap motorcross tahun 2006 namun bercerai tahun 2008. Beruntung pada tahun 2010 keduanya rujuk kembali dan memperbaharui janji pernikahannya. Ia beranggapan bahwa akan lebih berbahagia hidup dalam suatu pernikahan daripada tidak. P!nk, walaupun terkesan sebagai seorang perempuan yang keras, namun bisa menunjukkan sisi lembutnya dengan menjadi animal rights activist.

Dear Mr.President dan Politik Amerika Serikat : Analisa

Dear Mr. President I

Come take a walk with me

Let’s pretend we’re just two people and

You’re not better than me

I’d like to ask you some questions if we can speak honestly

 

What do you feel when you see all the homeless on the street?

Who do you pray for at night before you go to sleep?

What do you feel when you look in the mirror?

Are you proud?

How do you sleep while the rest of us cry?

How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?

How do you walk with your head held high?

Can you even look me in the eye

And tell me why?

Dear Mr. President

Were you a lonely boy?

Are you a lonely boy?

Are you a lonely boy?

How can you say

No child is left behind?

We’re not dumb, and we’re not blind

They’re all sitting in your cells

While you pave the road to hell

What kind of father would take his own daughter’s rights away?

And what kind of father might hate his own daughter if she were gay?

I can only imagine what the first lady has to say

You’ve come a long way from whiskey and cocaine

How do you sleep while the rest of us cry?

How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?

How do you walk with your head held high?

Can you even look me in the eye?

Let me tell you ’bout hard work

Minimum wage with a baby on the way

Let me tell you ’bout hard work

Rebuilding your house after the bombs took them away

Let me tell you ’bout hard work

Building a bed out of a cardboard box

Let me tell you ’bout hard work

Hard work

Hard work

You don’t know nothing ’bout hard work

Hard work

Hard work

How do you sleep at night?

How do you walk with your head held high?

Dear Mr. President

You’d never take a walk with me

Would you?

                       

            P!nk adalah salah satu dari sedikit penyanyi yang menyanyikan langsung lagu ciptaannya sendiri. Sebagaimana latar belakang hidupnya, hasil karyanya tidak jauh terlepas dari pengalaman hidup hasil interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Ayahnya yang merupakan seorang veteran Perang Vietnam dan ibunya perawat militer setidaknya memberikan ia sedikit sensitivitas terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk berperang. Hal ini wajar karena Amerika Serikat dijuluki the police of the world sehingga sering menurunkan pasukannya untuk menyelesaikan masalah di negara lain, bahkan melalui perang terbuka dengan Amerika Serikat juga dijalani oleh negara adikuasa ini.

Dear Mr. President, adalahs ebuah lagu yang ditulis oleh Alice Moore atau P!nk pada tahun 2005 saat memperingati hari Martin Luther King Jr. Lagu ini dirilis pada tahun 2007 dan menjadi bagian dari albumnya, I’m Not Dead. Lagu ini sengaja ditujukan untuk mengkritisi Presiden Amerika Serikat saat itu, George W Bush dan kebijakan-kebijakannya. P!nk mempersembahkan lagu ini sebagai pesan kritik dari kebanyakan masyarakat Amerika terhadap kepemimpinan Presiden.

Lagu ini diawali dengan ajakan P!nk untuk meminta kesediaan Presiden agar bersedia berjalan dengannya, dengan menghilangkan jurang status sosial diantara mereka berdua sehingga P!nk, atau masyarakat Amerika lain, dapat berbicara dan menyampaikan suatu hal kepada Presiden tanpa ada sekat-sekat hormat yang dipaksakan yang biasanya menyebabkan orang yang memiliki status sosial lebih rendah memperbagus perkataannya walaupun sebenarnya tidak. Kata-kata “You have come along way from whiskey and cocaine”, dalam lirik lagu tersebut ditujukan kepada Presiden untuk mengingat masa lalunya yang sepertinya diabaikan oleh liputan media[16].

Lagu ini juga mengandung pengingatan kepada Bush akan janji-janji yang ia berikan saat kampanye. Dulu Bush berjanji untuk akan menjadi presiden yang baik untuk Amerika, tapi ternyata yang ada hanyalah Bush terjebak dalam korupsi politik yang terjadi selama pemerintahannya, banyak kebijakan-kebijakannya yang kontroversial dan sangat tidak memperhatikan hak asasi manusia, seperti mengenai tahanan politik dimana presiden berperan besar di dalamnya dan kebijakan itu merupakan kebijakan yang jelas-jelas prinsip hak asasi manusia yang telah dituliskan dalam konstitusi Amerika.

Selain itu, beberapa isu sosial juga diungkapkan oleh Pink dalam lagu ini. Diantara isu sosial yang diungkapkan selain yang telah dijelaskan di atas ialah mengenai kebijakan Presiden Bush tentang Perang Iraq. Kritik ini tergambar dalam lirik “How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?”. Hal ini dipengaruhi oleh perasaannya terhadap ayahnya yang merupakan veteran Vietnam. Meskipun ayahnya selamat dan bisa kembali ke Amerika, tapi ia bisa merasakan bagaimana perasaan orang tua ayahnya saat ayahnya tidak bisa kembali lagi ke Amerika Serikat. Dengan kebijakan perang tersebut Bush menurunkan ribuan tentara ke Iraq, hal ini berarti ribuan ibu juga yang harus ikhlas melepas anaknya ke medan perang dan bersedia untuk menerima kemungkinan terburuk, yaitu kehilangan anaknya di medan perang. Pada saat pemilihan umum tahun 2008 warga negara Amerika menyatakan bahwa mereka tidak mendukung kebijakan pemerintah yang memutuskan Amerika ikut dalam perang Iraq. Hal ini merupakan suatu bentuk protes bentuk ketidak setujuan masyarakat terhadap kebijakan negara.

Lagu ini juga mengajukan kritik atas kebijakan pemerintah terhadap permasalahan aborsi dan kebijakan anti gay. Kritik ini tergambar dalam lirik “What kind of father would take his own daughter’s rights away?  And what kind of father might hate his own daughter if

 she were gay?  I can only imagine what the first lady has to say.”[17] Mengenai Gay adalah suatu kebijakan yang bertolak belakang ketika anak dari wakil presidennya sendiri, Cheney, adalah seorang Gay. Bagaimana mungkin kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat Amerika bisa diterapkan jika anak dari wakilnya sendiri melanggar hal itu bahkans ebelum kebijakan tersebut dibuat.

Lagu Dear Mr. President ini tidak mendapatkan porsi yang cukup ketika diputar di radio-radio di Amerika Serikat, atau dalam kata lain lagu ini dibatas-batasi untuk diperdengarkan secara masif kepada publik. Hal ini wajar membuat pemerintah takut terhadap pengaruh yang mungkin disebabkan oleh lagu ini karena lirik-lirik yang dinyanyikan dalam lagu ini mengandung kritikan langsung kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh George W Bush semasa pemerintahannya. Oleh karena itu, pemutaran lagu ini dibatasi pada masa itu.

Kesimpulan

            Amerika Serikat menjadi sebuah negara kiblat demokrasi di dunia. negara-negara demokrasi di dunia banyak membandingkan sistem demokrasi yang mereka jalankan dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Memang apabila dilihat dari jumlah warga negara yang memilih dalam Pemilihan umum, hanya sedikit warga Amerika Serikat yang ikut memilih. Namun apabila melakukan partisipasi politik dalam bentuk lain, masyarakat Amerika begitu aktif. Apabila mereka tidak suka terhadap suatu kebijakan, maka akan mereka suarakan, begitu juga sebaliknya.

Dalam makalah ini tergambar dua kondisi masyarakat Amerika yang diwakili oleh dua lagu dengan tujuan yang berbeda. Lagu pertama dari Lee Greenwood berjudul God Bless the USA merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintahan Reagan yang mendapatkan banyak kritik pada tahun 1984, bahkan banyak kritik melalui lagu juga. Melalui karyanya, Lee Greenwood berpartisipasi politik untuk memberikan dukungan. Ada persan-pesan politik yang disampaikan olehnya di dalam lagu tersebut. Selanjutnya di awal tahun 1990an, di saat Presiden Amerika masih dijabat oleh George W H Bush yang berasal dari partai Republik, lagu ini digunakan sebagai pembangkit moral dalam menghadapi perang teluk sehingga akhirnya dinobatkan sebagai sebuah lagu patriotik.

P!nk dengan Dear Mr.President-nya merupakan lagu yang penuh dengan pesan-pesan kritik terhadap pemerintahan Amerika Serikat saat itu. Disebabkan karena lagu ini mengandung kritikan langsung terhadap kebijakan pemerintah dan dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi yang buruk terhadap pemerintah, lagu ini dibatasi untuk diperdengarkan kepada publik dan mulai masif didengarkan setelah tahun 2008 dengan kemenangan Obama dan berakhirnya masa pemerintahan George W Bush. Begitulah demokrasi Amerika Serikat, masyarakatnya berpartisipasi politik melalui lagu-lagu yang berisi pesan-pesan politik.

 


[1] Joe Hill, dalam Ron Eyerman dan Andrew Jaminson. 1998. Music and Social Movements : Mobilizing Traditions in the Twentieth Century. Cambridge : University Press, hal. 59

[2] Marion T. Sanders Jr. Tanpa tahun. We The People : Protest Songs 1776 – Present. Glenn Hills Middle School. Hal. 2

[3] Kenneth Janda, Jeffrey M. Berry, Jerry Goldman, dan Kevin W. Hula. 2010. The Challenge of Democracy. Boston : Wadsworth, hal. 152-164

[4] Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, ed. 2004. Handbook of Political Theory. London : Sage, hal. 147

[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, hal. 602

[6] Jean-Pierre Cloutier. 1987. Music and Politics. http://www.cyberie.qc.ca/jpc/haiti/music.html diakses 6 Juni 2013 pukul 21.28 WIB

[7] Colin Larkin, ed. 1998. The Encyclopedia of Popular Music. Oxford : Oxford University Press Inc, hal. 254

[8] Lee Greenwood Fan Club. Tanpa tahun. Biography. http://www.leegreenwood.com/biography, diakses 6 Juni 2013 pukul 21.54 WIB

[9] Fred Deller, ed. 1985. The Harmony Illustrated Encyclopedia of Country Music. Nashville : harmony Books, hal. 33

[10] Dick Meister. 2010. Ronald Reagan’s War on Labor. http://www.dickmeister.com/id89.html, diakses 6 Juni 2013, pukul 22.14 WIB

[11] Lee Greenwood dan Gwen McLin. 1993. God Bless the USA : Biography of a Song. Louisiana : Pelican Publishing Company, hal. 14

[12] Ibid, hal. 56

[13] Ibid, hal. 14

[14] Imdb. 2010. Biography for P!nk. http://www.imdb.com/name/nm0600877/bio diakses 6 Juni 2013 pukul 23.12 WIB

[15] Bio True Story. Tanpa tahun. P!nk Biography. http://www.biography.com/people/pink-562098?page=1 diakses 6 Juni 2013 pukul 21.21 WIB

[16] Tanya Kaplan. 2009. Song Analysis : Mr.President. http://www.as.wvu.edu/~tsloane/students/current/pdf/songssp09/kaplansong.pdf diakses 6 Juni 2013 pukul 23.35 WIB

[17] Ibid



Tentang Demokrasi : Representasi
May 20, 2013, 5:36 am
Filed under: Eudai-monia

“Dari universal suffrage hingga kesetaraan dalam representasi, semuanya mengarah pada mimpi demokrasi substansial”

                Perdebatan dalam permasalahan representasi perempuan selalu mengemuka dengan membawa dua tema berbeda yang dibawa oleh Anne Phillips, politics of idea atau politics of presence. Anne Phillips mengatakan bahwa pada umumnya keterwakilan politik saat ini menggunakan politik gagasan, di mana kehadiran bisa digantikan dengan dibawanya gagasan yang sama oleh mereka yang tidak bisa hadir. Namun, bagaimana kita menanggapi kenyataan yang terjadi dalam angka statistik mengenai jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki, masihkah bisa politics of idea merepresentasikan semua keinginan atau tuntutan?

                Jumlah penduduk perempuan di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebelah mata karena telah mencapai hampir setengah dari jumlah populasi Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, representasi politik seharusnya bergerak searah dengan jumlah populasi, diharapkan keterwakilan perempuan dapat meningkat. Membiarkan peningkatan itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan sistem tidak membuat keterwakilan perempuan meningkat. Affirmative action, reserved seat, dan zipper system adalah beberapa sistem yang telah direkayasa oleh ilmuwan politik dan pembuat kebijakan agar dapat menaikan tingkat partisipasi dan representasi perempuan di Indonesia. Indonesia menganut affirmative action dengan angka 30% yang diputuskan sebagai critical mass. Keterwakilan perempuan memang masih berjumlah 18% dari seluruh anggota parlemen, namun apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang menghasilkan anggota parlemen terpilih, jumlah ini adalah jumlah yang paling besar. Kita belum bisa mengatakan bahwa aksi afirmasi 30% ini gagal, karena penerapannya baru saja dimulai dan wajar jika tidak bisa langsung mencapai angka kritis yang sudah diputuskan di atas.

                Keterwakilan perempuan sangat berkaitan dengan faktor-faktor lain di dalam masyarakat. Bisa saja perempuan akan lebih banyak terpilih di daerah pemilihan yang kondisi pembangunan manusianya tinggi. Manon Tremblay memetakan 3 variabel yang mempengaruhi presentasi peremuan di legislatif dan dapat dirujuk untuk kasus Indonesia.  Variabel kultural mencakup kondisi perempuan yang terkait dengan tingkat buta huruf, pendidikan tinggi, dan nilai-nilai peran gender dan agama. sosio ekonomi mencakup indeks pembangunan manusia. variabel politik mengacu pada sistem pemerintahan dan capaian perempuan dalam kehidupan politik.    



Pergulatan dalam Tahap Wacana : Is Modernization Theory Valid?
May 7, 2013, 6:29 pm
Filed under: Eudai-monia

                         What is Modernization Theory?What are the hypothesized elements of economic development that presumably makes democracy possible? Why has the development-first myth prevailed? Is modernization theory valid?

 

            Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Societies, mengatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses multisegi yang menyertakan perubahan pada semua area pemikiran manusia dan aktivitasnya. Prinsip-prinsip dari modernisasi adalah urbanisasi, industrialisasi, sekularisasi, demokratisasi, pendidikan, dan partisipasi media[1]. Dalam tahap psikologi, modernisasi merupakan perubahan mendasar dalam nilai-nilai yang dianut, sikap, dan harapan[2].

            Dalam politik, menurut Samuel P. Huntington, aspek modernisasi yang paling relevan dan berpengaruh ada dua kategori. Pertama ialah mobilisasi sosial, yang merupakan proses ketika gugus komitmen sosial, ekonomi, dan psikologi yang lama terkikis bahkan hancur dan orang-orang available untuk menerima pola baru dari sosialisasi dan perilaku[3]. Perubahan itu berarti perubahan masyarakat dari nilai dan sikap yang tradisional yang dianut selama ini menjadi nilai-nilai yang lebih modern. Hal tersebut merupakan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah masyarakat yang melek huruf, mendapatkan pendidikan yang cukup, meningkatnya komunikasi, media massa yang diberi ruang lebar, dan urbanisasi[4]. Aspek kedua ialah pembangunan ekonomi yang mengarah kepada pertumbuhan pada setiap aktivitas ekonomi dan hasil produksi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini bisa diukur melalui pendapatan per kapita GNP, timgkat industrialisasi, dan tingkat kesejahteraan yang bisa dilihat melalui peningkatan angka harapan hidup, penghasilan, tersedianya rumah sakit dan dokter yang cukup. Mobilisasi sosial menyertakan perubahan aspirasi individu, kelompok, dan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi termasuk perubahan dalam kemampuan mereka, dan modernisasi membutuhkan kedua hal tersebut[5].

            Bersamaan dengan tesis The End of History, Francis Fukuyama membincangkan hal lain yang berkaitan dengan demokrasi liberal, yaitu modernisasi. Fukuyama, dalam tanggapannya terhadap buku Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, mengatakan bahwa terdapat 3 komponen dari modernisasi, khususnya modernisasi politik. komponen pertama ialah negara yang stabil, memiliki institusi yang tidak pandang bulu dan bisa menerapkan aturan untuk masyarakat yang kompleks. Komponen kedua, lembaga hukum yang berdaulat, yang bebas dari pengaruh pemerintahan. Dalam bahasa Montesquieu untuk trias politica, adanya lembaga yudikatif yang bebas dari intervensi eksekutif dan legislatif sehingga hukum bisa diterapkan untuk siapa saja. Komponen ketiga ialah kekuasaan atau pemerintahan yang bertanggung jawab[6].

            Dengan diantar oleh dua pendapat dari dua tokoh besar mengenai modernisasi, tulisan ini akan menjelaskan mengenai teori modernisasi, hipotesis apa yang menyebabkan perkembangan ekonomi bisa menghasilkan demokrasi, hingga nantinya bisa menjawab, apakah modernisasi sebagai sebuah teori itu baku, atau telah direvisi, atau hanya sebuah mitos, mengingat banyak terjadi penyimpangan dari teori dan anggapan dasarnya, yaitu pembangunan ekonomi akan berujung pada demokrasi.

Teori Modernisasi

            Secara sederhana, teori modernisasi dapat dikatakan sebagai proses dari tradisional menuju ke tahap modern. Modernisasi akhir-akhir ini menjadi akrab mengulas hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik. Mengenai sejarah lahirnya, teori modernisasi lahir sebagai produk sejarah tiga peristiwa penting dunia setelah masa Perang Dunia II. Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia. Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat Perang Dunia II. Kedua, terjadi perluasan gerakan komunis dunia pada saat yang bersamaan. Ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sebelumnya merupakan derah jajahan negara-negara Eropa. Negara-negara ini mencari model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politik[7].

            Modernisasi pertama kali berlangsung di Barat melalui proses kembar komersialisasi dan industrialisasi. Akibat-akibat sosial dari proses ini dapat dilihat dalam tumbuhnya alat-alat pinjaman dan fiskal, kebutuhan untuk mendukung tentara modern, penerapan teknologi di dalam situasi pasar yang kompetitif, dan pengaruh perdagangan serta pelayaran dengan semangat ilmiah[8].

            Terdapat tiga faktor kenapa suatu masyarakat terpacu untuk menjadi modern. Pertama, marginalitas sebagai suatu faktor kritis dalam pengembangan keahlian modernisasi. Orang-orang yang termarginalkan, yang berada jauh dari rumah, seringkali terpacu untuk menjadi pencetus atau penggiring ke arah modernitas, karena mereka memiliki motivasi lebih untuk berbuat. Kedua, adalah penerimaan peranan inovatif. Pendidikan dalam bentuk magang atau sekolah yang lebih formal telah menjadi unsur penting dalam merangsang minat untuk memainkan peranan di dalam modernitas. Faktor ketiga adalah media massa dan seperti yang ditunjukkan oleh Lerner, secara umum pertumbuhan komunikasi memungkinkan gambaran tentang modernitas bahkan meskipun kualitas modernisasi itu sendiri tidak terwujud[9].

            Modernisasi sebagai teori mulai berkembang menjadi tidak hanya berbicara tentang mobilisasi sosial dan psikologi. Teori Modernisasi menjadi lebih kompleks dengan menyertakan berbagai disiplin. Namun, sebagian besar sumbangan, baik itu ekonomi, politik, sosial, bahkan teknologi, bersumber pada satu paradigma dasar, yaitu paradigma modernisasi. Paradigma Modernisasi memandang pembangunan sebagai suatu perspektif evolusioner dan keadaan keetrbelakangan didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan antara negara kaya dan negara miskin yang dapat diamati dengan jelas. Pembangunan itu sendiri secara tersirat berarti menjembatani jurang-jurang perbedaan yang terjadi dengan cara proses peniruan, di mana negara-egara kurang berkembang lambat laun memiliki sifat-sifat negara industri[10]. Dari paradigma modernisasi ini tergambar dengan jelas betapa pola dasar pemikiran mengenai pembangunan itu Barat sentris. Negara-negara yang kurang berkembang di sini maksudnya ialah negara-negara yang baru merdeka yang terdapat di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, dan untuk bisa tumbuh maka mereka akan meniru contoh yang sudah berdiri.

            Beranjak kepada definisi, modernisasi mempunyai arti yang luas dengan interpretasi yang dilakukan oleh banyak ahli. Paling tindak, konsep modernisasi ini telah digunakan untuk 3 makna. Smith menyebut modernisasi sebagai suatu kelengkapan sejarah, sebagai proses peralihan bersejarah yang khusus, dan sebagai suatu kebijaksanaan pembangunan tertentu di negara-negara Dunia Ketiga. Jika berbicara mengenai konteks pembangunan, maka makna ketigalah yang dapat dijadikan dasar makna. Namun masalahnya ialah, pada makna ketiga tersebut terdapat kekaburan yang mengakibatkan teori modernisasi sedikit kacau. Kebijaksanaan-kebijaksanaan modernisasi yang ebrarti rasionalisasi dan pendayagunaan struktur-struktur ekonomi dan non sosial tidak hanya dipandang sebagai unsur-unsur strategi pembangunan yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi juga sebagai bekerjanya kekuatan-kekuatan bersejarah yang universal yang sangat mirip dengan peralihan feodalisme ke kapitalisme di dalam sejarah ekonomi Barat[11]. Teori-teori Modernisasi dan variannya banyak diungkapkan oleh para ahli, dua diantaranya adalah :

Rostow : Tahapan Pertumbuhan Ekonomi

            Membicarakan modernisasi sebagai pembangunan ekonomi, maka nama Rostow dapat kita jadikan acuan dengan pemikiran yang ia rumuskan dalam karya klasiknya, The Stage of Economic Growth. Rostoe mengatakan bahwa terdapat 5 tahapan pembangunan ekonomi. Secara ringkas, lima tahapan pembanguna ekonomi dari Rostow dimulai dari masyarakat tradisional, kemudian pra kondisi tinggal landas, diikuti dengan tahapan tinggal landas, dan akemudian akan mencapai tahap kematangan pertumbuhan, dan terakhir akan mencapai masyarakat dengan konsumsi massa tinggi[12].

Samuel P. Huntington : Grand Process of Modernization

            Samuel Huntington meletakkan pandangan yang optimis terhadap modernisasi. Melalui konsep Grand Process of Modernization, Huntington memahami Modernisasi sebagai suatu hal yang kompleks, sistemik, global, panjang, bertahap, mengarah kepada homogenisasi, irreversible, dan proses progresif yang mengubah masyarakat dari tradisional ke modern[13]. Modernisasi pasti menyertakan demokrasi karena ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari modernisasi yang menghasilkan kewenangan rasional dan sekuler, spesialisasi struktur birokrasi, dan partisipasi masyarakat di dalam politik[14]. jadi, terdapat hubungan antara modernisasi dan demokrasi dalam pandangan Huntington.

            Dari penjelasan di atas, kita dapat menyusun asumsi teoretis dan metodologi Modernisasi. Pertama, modernisasi merupakan sebuah proses yang bertahap, seperti yang dikatakan oleh Huntington dan sesuai dengan teori Rostow yang membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dilalui oleh setiap masyarakat. Kedua, modernisasi dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi, seperti yang dikatakan dalam Grand Process of Modernization. Dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa. Model modernisasi menjanjikan bahwa semakin modern tahapan yang telah dilalui, maka semakin serupa bentuk dan karakteristik berbagai masyarakat yang terlibat dalam perubahan sosial. Ketiga, modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk asalnya, yaitu sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, modernisasi yang mengarah kepada jalan Barat. Keempat, seperti yang sudah disebutkan oleh Samuel Huntington sebelumnya, modernisasi dapat dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Modernisasi dilihat sebagai ‘jawaban universal’ persoalan Dunia Ketiga tanpa memperhatikan ciri-ciri tradisional negara Dunia Ketiga. Kelima, modernisasi merupakan perubahan yang progresif dan terakhir, modernisasi memerlukan waktu yang panjang[15].

Hipotesis Mengenai Pembangunan Ekonomi Menghasilkan Demokrasi

            Untuk melihat hipotesis pembangunan ekonomi yang menghasilkan demokrasi, dan menjawab mengapa ‘mitos’ pembangunan terlebih dahulu dan setelah itu baru demokrasi, nama Seymour Martin Lipset. Dalam esainya yang berjudul Some Social Requisites of Democracy, Lipset membahas hubungan ‘spesial’ yang terjadi antara pembangunan ekonomi dengan demokrasi. Lipset mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah prasyarat bagi sebuah negara untuk bisa memelihara berjalanya fungsi-fungsi demokrasi. Mendasari argumennya dengan data-data dan korelasi yang positif antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik, atau demokratisasi, Lipset mempunyai penjelasan yang multi-tiered mengapa pembangunan ekonomi itu penting untuk demokrasi.[16]

            Pertama, ia mengatakan bahwa pembangunan dapat membantu kelas-kelas yang lebih rendah untuk mendapatkan kekayaan, kesejahteraan, dan pendidikan yang akan menghasilkan pandangan politik yang moderat dari kelas tersebut. Dalam kata lain, karena pembangunan memberikan kelas yang lebih rendah sesuatu utnuk dipertahankan, maka ekstremis yang biasa menyertai gerakan kelas bawah bisa ditahan karena jika mereka melawan, maka tak ada lagi ruang untuk menikmati pembangunan bagi mereka. Terlebih lagi, kelas bawah yang lebih kaya akan membuat kelas atas tidak lagi waspada dengan demokrasi karena mereka tidak lagi memandang kelas bawah sebagai subhuman[17].

            Kedua, dia mengatakan bahwa modernisasi dapat memperluas peluang kelas menengah untuk memasuki derajat kelas atas atau kelas yang lebih bawah, hal ini yang sekarang kita kenal dengan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Hasilnya, kelas menengah bisa merupakan kelompok ekstrim yang menjadi ancaman demokrasi sekaligus menjadi kelas yang memegang kekuasaan[18].

            Ketiga, pendapatan yang lebih besar dari kelas yang lebih rendah, maka hal ini dapat mendukung dihelatnya pemilihan. Hal ini dikarenakan di negara-negara kaya, pemerintah hanya mengontrol sedikit aspek kehidupan kelompok-kelompok sehingga bisa mendistribusikan kesejahteraan tanpa adanya oposisi yang besar, dan berkurangnya korupsi dan nepotisme[19]. Akhirnya, lebih besarnya kesejahteraan di sebuah negara akan menghadirkan institusi negara yang bisa berfungsi secara independen dari negara, sehingga mencegah monopoli kekuasaan dari negara, jika negara tersebut didominasi oleh satu partai[20].

            Lipset, melalui kajian komparasi dari 60 negara, Lipset membagi negara-negara tersebut dalam dua blok, yaitu Eropa&Amerika Serikat dan Australiasia&Amerika Latin. Selain itu, Lipset juga mengajukan bahwa tingkat pembangunan ekonomi setiap negara dapat diukur melalui kemakmuran, industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan. Atas dasar itu, ia membagi masing-masing blok ke dalam kelompok-kelompok negara yang sangat demokratis dan kurang demokratis. Menurutnya, tingkat pembangunan ekonomi rata-rata lebih tinggi di negara-negara yang sangatdemokratis dibandingkan dengan negara-negara yang kurang demokratis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi dapat menyebabkan demokrasi berumur panjang dan berjalannya fungsi-fungsi dari demokrasi itu sendiri.

            Dari penjelasan, dapat dirumuskan alur hubungan pembangunan ekonomi yang menghasilkan demokrasi sebagai berikut :

 Image//

            Selain itu, Adam Przeworski dan Adrian Leftwich juga menyatakan bahwa korelasi antara kesejahteraan dan kekayaan sebuah negara dengan kemampuan negara tersebut mempertahankan demokrasi tidak dapat dielakkan, tetapi tidak menyatakan bahwa argumen yang disusun oleh Lipset sepenuhnya benar. Sebagaimana Dankwart Rustow mengatakan dalam artikelnya, Transition to Democracy, Lipset sering salah dalam membahasakan korelasi menjadi menyebabkan[21], dan terlihat seperti mengasumsikan korelasi menjamin terjadinya hubungan yang menyebabkan, dari modernisasi ke demokrasi.

            Setelah mengetahui bahwa pembangunan ekonomi memiliki hubungan dengan pembangunan politik, yaitu demokratisasi, pertanyaan selanjutnya ialah, mengapa tingginya tingkat pembangunan ekonomi lebih memungkinkan untuk lahirnya dan bertahannya bentuk pemerintahan yang demokratis? Jawabannya ialah terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi. Terhitung, terdapat 4 perubahan yang mendasar yang menggiring kepada demokrasi setelah suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang bagus. Pertama ialah perubahan budaya politik[22]. logikanya, pembangunan ekonomi akan menghasilkan tingginya tingkat pendidikan yang dialami oleh masyarakat, karena salah satu indikator pembangunan ekonomi menurut Lipset adalah pendidikan. Ketika masyarakat telah mengenyam pendidikan yang cukup, maka akan timbul kesadaran akan hak-hak individu sehingga menuntut hal-hal yang lebih independen, individualistik, rasional, dan toleran. Kesemua hal tersebut akan merubah budaya politik masyarakat menjadi lebih peduli kepada perjuangan hak mereka sehingga demokrasi adalah jalan keluar karena menyediakan jalur bagi masyarakat untuk berekspresi.

            Kedua adalah perubahan pada struktur kelas[23]. Ketika sebuah negara mengalami pembangunan ekonomi, maka hal ini akan mengubah kelas-kelas yang berada di dalamnya. Kelas bawah menjadi memiliki pandangan yang lebih gradualis mengenai perubahan politik. Selain itu, pembangunan ekonomi juga akan menambah jumlah kelas menengah. Kelas atas menjadi lunak dan kurang menentang demokrasi, karena mereka menganggap bahwa dengan demokrasi mereka tidak lagi terancam dengan ekstrimitas yang sebelumnya ditunjukkan oleh kelas bawah. Dengan hal itu, taka da alasan lain bagi sebuah negara untuk berlaih menjadi demokrasi.

            Ketiga adalah perubahan yang terjadi terhadap hubungan negara dengan masyarakat[24]. Ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi, maka hal ini akan menghadirkan jalan keluar dalam masyarakat. Jalan keluar di sini dimaskudkan bahwa politik tidak lagi menjadi zero-sum game. Negara yang sebelumnya patron dan otoritatik, dengan pembangunan ekonomi menjadikan peran dan pengaruhnya di bidang-bidang kehidupan masyarakat berkurang sehingga otomatis kontrol negara terhadap masyarakat berkurang. Ketika masyarakat mulai sadar akan politik, saat itulah negara menjadi demokrasi.

            Keempat ialah perubahan yang terjadi pada masyarakat sipil[25]. Pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara menyebabkan masyarakat menuntut untuk memliki hak untuk dapat berkumpul. Ketika hak itu dikabulkan, maka terjadilah perkembangan organisasi dan institusi-institusi intermedia. Organisasi-organisasi masyarakat ini bergerak untuk memperjuangkan hak-hak yang menjadi fokus perjuangannya dan memberikan kontrol yang kuat terhadap pemerintah. Ketika negara telah mengalami hal ini, jalan satu-satunya ialah mengadopsi sistem demokrasi, sehingga pembangunan ekonomi mengantarkan suatu negara ke pintu demokrasi. Begitulah kenapa hipotesis bahwa pembangunan ekonomi menyebabkan demokrasi di suatu negara lahir atau terjaga fungsinya.

Is Modernization Theory Valid?

            Di atas telah diungkapkan teori-teori modernisasi dan hipotesis yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi akan mengarah kepada pembangunan politik. Walaupun begitu, terdapat kritik yang menyertai teori-teori modernisasi yang diungkapkan oleh teoretis klasik. Kritik yang bisa kita lontarkan terhadap teori modernisasi sebenarnya tidak seluruhnya berasal dari luar teori, tetapi lebih kepada kurang kuatnya atau masih terdapat celah dalam teori modernisasi itu sendiri. Kritik terhadap teori modernisasi, yang menyebabkan kita mempertanyakan apakah teori modernisasi itu valid terentang dalam 4 pokok, yaitu dari gerak pembangunan, nilai tradisional, kritik ideologis, dan dominasi asing.

            Dari gerak pembangunan, terdapat tiga kritik utama terhadap teori modernisasi. Pertama, terdapat para akademisi yang menentang asumsi teori evolusi tentang gerak dan arah perkembangan masyarakat. Mereka menyangsikan alasan-alasan yang disampaikan untuk menjelaskan mengapa negara Dunia Ketiga harus menghikuti pembangunan yang pernah ditempuh oleh negara Barat. Kedua, mereka mengkritik kecenderungan untuk percaya pada gerak dan arah pembangunan searah yang menjadikan teori modernisasi mengabaikan kemungkinan pencarian dan pengembangan alternatif negara Dunia Ketiga. Ketiga, kritik dilontarkan kepada para teoretis modernisasi yang terlalu optimis akan pembangunan. Mereka dianggap tidak mampu mencoba untuk menguji kemungkinan timbulnya persoalan macetnya pembangunan[26].

            Dari nilai tradisional, fokus kritik ialah pada anggapan teori modernisasi mengenai pertentangan antara tradisi dan modern. Pertama, pengkritik mengatakan bahwa negara Dunia Ketiga memiliki seperangkat nilai tradisional yang juga heterogen, tidka homogen sepenuhnya. Kedua, kritik juga diungkapkan untuk lebih mempertanyakan mengenai apakah sesungguhnya nilai tradisional dan nilai modern itu selalu bertolak belakang? Apakah nilai tradisional benar tidak bisa membawa ke arah modernisasi? Ketiga, pertanyaan kritis juga dilontarkan kepada teori modernisasi mengenai apakah sesungguhnya nilai tradisional menghambat modernisasi? Pengkritik juga meragukan bahwa modernisasi yang terjadi akan dapat menghilangkan nilai tradisional secara sepenuhnya[27].

            Dari sudut pandang neo-Marxis, teori modernisasi tidak lebih hanya dilihat sebagai ideologi perang dingin yang digunakan untuk intervensi Amerika Serikat terhadap kepentingan negara Dunia Ketiga. Teori modernisasi hanyalah ‘baju ilmiah’ yang dipakai Amerika Utara untuk menutupi ideologi yang disembunyikan dibaliknya[28]. Selin itu, teori modernisasi juga dianggap luput untuk memperhitungkan dominasi asing dalam kerangka teorinya. Karena fokus analisisnya yang lebih memperhatikan variabel intern, seperti nilai-nilai tradisional dan kurangnya investasi produktif, akibatnya pemerhati teori modernisasi hanya sedikit ekali memberikan perhatian pada dinamika eksternal, seperti kolonialisme, multinational corporations, ketidakseimbangan nilai tukar perdagangan, dan ciri-ciri sistem internasional[29].

            Pertanyaannya, apakah dengan alur konspiratif yang tersusun dibaliknya, kritik-kritik tajam yang menyertainya, pembelokkan teori terhadap negara-negara yang mempunyai peran penting terhadap perekonomian negara seperti Singapura dan China, bahkan Botswana di Afrika, teori modernisasi dapat dikatakan valid? Memang, teori ini tidak sepenuhnya salah karena cukup banyak negara di dunia yang mengalami modernisasi seperti yang diungkapkan dalam teori. Tetapi, hal yang kurang dalam perhitungan akademis ialah peran sentral Amerika Serikat dan negara-negara Barat, terlebih setelah Perang Dingin berakhir, yang terlalu superior dan agresif dalam mencampuri urusan negara lain untuk hal modernisasi. Amerika Serikat dan negara-negara Barat dengan liberalisme politik dan kapitalisme ekonominya sedikit banyak berpengaruh terhadap modernisasi yang terjadi di negara-negara lain, khususnya negara Dunia Ketiga. Cara yang mereka lancarkan bisa berbentuk hegemoni atau dominasi. Cara hegemoni dipahami sebagai cara terselubung, yang menciptakan kondisi negara lain akhirnya memilih kapitalisme ekonomi dan liberalisme politik sedangkan dominasi dilakukan dalam definisi materiil, yang menunjukkan gerak nyata dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam ‘memaksakan’ liberalisme politik dan kapitalisme ekonomi kepada negara lain, mulai dari embargo hingga intervensi militer terhadap rezim yang berkuasa dan menjalankan rezim non demokratik. Apakah teori modernisasi dapat dikatakan valid sebagai sebuah teori jika keadaannya demikian?

Kesimpulan : Facts of Modernization

            Modernisasi yang dibahas di sini ialah teori modernisasi yang memberikan pernyatakan bahwa demokrasi merupakan hasil dari pembangunan ekonomi. Demokrasi menjadi faktor yang dependen terhadap pembangunan ekonomi. Dari pernyataan teori tersebut, berarti demokrasi muncul setelah rezim sebelumnya yang non demokrasi mencapai pendapatan per kapita yang dapat dibilang memakmurkan masyarakat di dalamnya. Namun, teori tersebut menemui falsifikasai untuk kemudian di revisi.

            Terdapat ironi dalam teori modernisasi yang disampaikan oleh Lipset. Ketika Lipset menjelaskan bahwa demokrasi akan muncul dan bertahan di negara dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup baik, dia mengatakan bahwa demokrasi terancam ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara terjadi begitu cepat[30]. Dalam pandangan Lipset, ancaman dari demokrasi adalah gerakan ekstrimis, seperti komunis dan fasis. Komunis dan fasis muncul ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan yang cepat dalam ekonomi. Logikanya, ketika industrialisasi maju dalam waktu singkat, maka jurang pemisah antara yang memiliki modal dengan yang tidak tiba-tiba tercipta. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan jurang pemisahan itu akan bergerak hingga memunculkan gerakan ekstrimis. Menurut Przeworski dan Fernando Limongi, pertumbuhan ekonomi yang cepat sebenarnya tidak mengancam kelangsungan demokrasi dan juga diktator.

            Jika teori modernisasi benar, maka demokrasi akan muncul ketika negara dengan rezim otoriter telah mencapai peringkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini akan sulit tercipta karena ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka negara akan menjadi sejahtera di bawah rezim otoriter tersebut. Lipset dan Limongi mengatakan bahwa teori modernisasi seharusnya tidak mengatakan bahwa sebuah negara akan menjadi demokrasi jika mengalami pertumbuhan ekonomi. Teori modernisasi hanya menjelaskan kemunculan dan terpeliharanya nilai-nilai demokrasi di negara yang sedang mengalami pembangunan. Jadi, kasusnya adalah khusus pada negara yang sedang mengalami perkembangan ekonomi. Teori modernisasi tidak dapat begitu saja mengklaim bahwa untuk menggapai demokrasi, maka sebuah negara harus sejahtera atau mengalami pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Selain itu, juga belum ada batasan sejauh apa pertumbuhan ekonomi akan memunculkan demokrasi atau memelihara nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri.

 

Daftar Bacaan

Apter, David E. 1965. The Politics of Modernization. diterjemahkan oleh Hermawanto Sulistyo dan Wardah hafidz. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Gardels, Nathan. 2010. The “End Of History” 20 Years Later. New Perspective Quarterly. diakses 13 Mei 2012

Hettne, Bjorn. 1982. Development Theory and The Third World. diterjemahkan oleh Ismu Martoyo. Jakarta : Sinar Harapan

Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Societies. United State of America : The Colonial Press

Johannessen, Peter. tanpa tahun. Beyond Modernization Theory: Democracy and Development in Latin America

Przeworski , Adam and Fernando Limongi. 1997. Modernization: Theories and Facts. Johns Hopkins University Press

Subono, Nur Iman. tanpa tahun. The Condition for Democracy : Modernization Theory and Its Critique. Demos

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1994. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta : LP3S

 

 

 


[1] Samuel P. Huntington, 1968, Political Order in Changing Societies, United State of America : The Colonial Press, hal. 32

[2] Ibid

[3] Karl  W.  Deutsch, 1961, Social  Mobilization  and  Political  Development, American Political  Science  Review, dalam Samuel P. Huntington, op.cit, hal. 33

[4] Ibid

[5] Ibid, hal. 33-34

[6] Nathan Gardels, 2010, The “End Of History” 20 Years Later, New Perspective Quarterly, diakses 13 Mei 2012

[7] Suwarsono dan Alvin Y. So, 1994, Perubahan Sosial dan Pembangunan, Jakarta : LP3S, hal. 7

[8] David E Apter, 1965, The Politics of Modernization, diterjemahkan oleh Hermawanto Sulistyo dan Wardah hafidz, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 46

[9] Ibid, hal. 48

[10] Bjorn Hettne, 1982, Development Theory and The Third World, diterjemahkan oleh Ismu Martoyo, Jakarta : Sinar Harapan, hal. 37

[11] Ibid, hal. 38

[12] Suwarsono, op.cit, hal. 17

[13] Samuel P. Huntington, 1971, Modernization Development and Politics : in From Modernization to Globalization, eds. T. Roberts and A. Hite London: Blackwell Publishing, Ltd., hal.146-147 dalam Peter Johannessen, tanpa tahun, Beyond Modernization Theory: Democracy and Development in Latin America, hal. 6

[14] Ibid

[15] Suwarsono, op.cit, hal. 22

[16] Peter Johannessen, op.cit, hal. 8

[17] Ibid

[18] Ibid

[19] Ibid

[20] Ibid

[21] Dankwart Rustow, 1970,  Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model, dalam Peter Johannessen, op.cit, hal. 9 

[22] Nur Iman Subono, tanpa tahun, The Condition for Democracy : Modernization Theory and Its Critique, Demos, hal. 3

[23] Ibid

[24] Ibid

[25] Ibid

[26] Suwarsono, op.cit, hal. 49

[27] Ibid, hal. 50-51

[28] Ibid, hal. 53

[29] Ibid

[30] Adam Przeworski and Fernando Limongi, 1997, Modernization: Theories and Facts, Johns Hopkins University Press, hal. 5



Demokrasi Elit dan Hegemoni
May 6, 2013, 2:55 am
Filed under: Eudai-monia

Demokrasi elit akan terkait penjelasannya dengan teori elit. Teori elit menjelaskan mengenai hubungan kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Teori ini mengatakan bahwa minoritas yang jumlahnya kecil, yang terdiri atas elit ekonomi dan jaringan perancang kebijakan (elit politik) memegang kekuasaan tertinggi, yang mana kekuasaan ini tidak tergantung pada proses pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Dengan kedudukan mereka yang berada di puncak perusahaan atau di dewan direksi,  pengaruh yang mereka berikan pada pembuat kebijakan atau mereka sendiri yang masuk dalam lingkaran pembuat kebijakan, atau melalui thinktank dan diskusi mengenai kebijakan, anggota dari elit dapat meraih kekuasaan yang signifikan pada pengambilan keputusan kebijakan dalam perusahaan dalam pemerintah. Teori elit terbagi menjadi beberapa versi. Versi dari kalangan aristokrat dalam teori elit klasik mempunyai 2 ide besar. Yang pertama, kekuasaan itu berada di tangan orang-orang yang mempunyai kewenangan atau peran kunci dalam ekonomi dan institusi politik. yang kedua, berdasarkan perbedaan psikologis, bahwa elit dikondisikan sebagai kalangan yang mempunyai sumber daya sendiri, seperti kepintaran dan skill. Vilfredo Pareto juga menyumbangkan pemikiran dalam teori elit klasik, bahwa masyarakat demokrasi itu terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan non pemerintah, dengan menekankan kepada pergantian pemerintah dalam suatu waktu. Sedangkan Gaetano Mosca juga memisahkan antara kelas yang mengatur dengan kelas yang diatur. Mosca berpendapat bahwa elit memiliki keunggulan dalam kecerdasan, moral, dan material.

            Hegemoni dari Antonio Gramsci memberikan gambaran dampak dari imperialisme baru Barat di bidang pendidikan ini. Dasar epistemologis Gramsci dalam hegemoni bisa disumberkan dari konsep kesadaran. Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan atau pemaksaan (doktrinasi) ke dalam atmosfer kesadaran kolektif-massif, telah memunculkan kesadaran yang relatif baru. Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok tidak selalu mudah ditebak asalnya. Bisa jadi kesadaran dan pengetahuan yangs elama ini mengendap dalam masyarakat merupakan suatu ‘program hegemonik’ yang ditanamkan subyek kelompok tertentu[1].

Image//

            Kepentingan yang begitu besar yang dibawa oleh ruling class membuat mereka berusaha mencari celah bagaimana kepentingan mereka bisa terlaksana. Satu cara yang efektif untuk dapat melanggengkan kepentingan dan kekuasaan ialah dengan bekerja sama atau bahkan mengatur regulasi dan kebijakan atayu tingkah laku dari political society, yang dalam hal ini merupakan Negara atau pemerintah. Pemerintah mempunyai hubungan yang ‘supra’ terhadap masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara, apapun sistem politiknya, akan dituruti oleh masyarakat dengan konsekuensi hukuman bagi mereka yang melanggar. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat terbagi dua, yaitu hegemoni dan dominasi. Dominasi merupakan hubungan yang koersif dari pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan hegemoni merupakan proses membangun persetujuan orang lain atau masyarakat dengan cara persuasif, seperti ide-ide tentang kecintaan tanah air, kemajuan bangsa, dan berbagai macam. Hegemoni dapat dengan langgeng mengatur pikiran orang. Menurut Gramsci, ruling class tidak cukup hanya menguasai ekonomi karena untuk melakukan hegemoni haris bisa mengatur pikiran orang lain. Kelas penguasa harus memiliki kepemimpinan moral dan intelektual, tidak hanya politis. Dalam mengatur pikiran, efektif di dalam civil society atau dalam artian langsung terjun ke bawah, ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hegemoni menggambarkan kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin. Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini diciptakan melalui pengaruh terselubung lewat pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat-perangkat kekuasaan[2].

 


[1] Listiyono Santoso, dkk, 2007, Epistemologi Kiri : Kajian Revolusioner, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, hal.88

[2] Ibid, hal. 90



23 Years Old of The End of History
April 9, 2013, 7:02 am
Filed under: Eudai-monia

“The end of the Cold War was not just a political landmark. Francis Fukuyama

controversially asserts that the end of the Cold War marks the End of History”

-Chan-young Yang[1]

Pendahuluan

            Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada pertengahan dekade 1940-an membuat pertarungan di dunia beralih ke bentuk lain dalam bungkus perang Dingin, yaitu perang ‘tanpa senjata’ antara dua kekuatan besar dunia saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pertarungan tidak lagi terjadi secara kasat mata, tetapi berubah menjadi perang ideologi antara liberalisme dan komunisme. Pertarungan dua ideologi di atas mencapai titik akhir pada dekade 1990-an, dimana Perang Dingin berakhir yang ditandai dengan jatuhnya rezim komunisme Uni Soviet. Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and The Last Man mengatakan bahwa kemenangan demokrasi liberal atas komunisme telah menjadikan ideologi demokrasi menjadi sebuah roh abslout dalam terminologi dialektika Hegel. Demokrasi telah membuktikan bahwa dia adalah bentuk yang ideal, yang bisa dipakai oleh negara manapun di dunia.

            The End of History bagi Fukuyama ialah sebuah konsensus luar biasa berkenaan dengan legitimasi demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan yang telah muncul di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir setelah menaklukan ideologi-ideologi pesaingnya seperti fasisme, sosialisme, dan komunisme[2]. Negara yang muncul pada akhir sejarah adalah liberal, sejauh ia mengakui dan melindungi hak universal manusia akan kemerdekaan melalui sistem hukum, dan demokratis sejauh ia hadir hanya dengan persetujuan mereka yang diperintah[3]. Fukuyama berpendapat bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan ‘titik akhir dari evolusi ideologis manusia’ dan ‘bentuk final pemerintahan manusia’ sehingga bisa disebut sebagai ‘akhir sejarah’. Sementara bentuk-bentuk pemerintahan lainnya ditandai dengan kerusakan parah dan irasionalitas yang menyebabkan pemerintahan tersebut runtuh[4]. Namun, gagasan Fukuyama mengenai akhir sejarah sendiri mendapatkan banyak kritik. Dalam esai ini akan dibahas beberapa kritik terhadap gagasan Fukuyama, jawaban Fukuyama terhadap kritik tersebut, dan bagaimana relevansi konsep ini terhadap pertarungan ideologi di dunia setelah 23 tahun.

The End of History?, The End of What?!

            Francis Fukuyama, dengan percaya diri mengatakan bahwa kita telah mencapai titik akhir dari evolusi ideologi manusia. Setelah kejatuhan fasisme, yang menunjukkan arti sebagai setiap gerakan ultranasionalis yang terorganisasi dengan pretensi universalistik berkenaan dengan keyakinan pergerakan dalam haknya untuk menguasai orang lain[5], monarki turun-temurun, dan komunisme sebagai cita-cita persamaan sosio-ekonomi dan politik[6], demokrasi liberal kapitalisme menjadi bentuk akhir dari pemerintahan di dunia[7]. Para pengamat, jurnalis, sejarawan, peneliti sosial, dan ilmuwan politik dibuat kaget dengan keputusan gegabah yang ia katakan dalam esai dan bukunya hanya sesaat setelah keruntuhan rezim komunis di Uni Soviet. Mereka terheran-heran hingga melontarkan kritik atas ketidakmungkinan sejarah telah berakhir dengan demokrasi liberal sebagai ide absolut sementara Fukuyama sendiri kurang memperhatikan peperangan yang terjadi berkepanjangan seperti di Israel dan Palestina, India dan Pakistan, politik yang menekan yang dijalankan oleh beberapa pemerintahan di dunia, genoside, dan kebangkitan fundamentalisme agama[8].

            Salah seorang pengkritik The End of History? Dari Francis Fukuyama ini adalah Jacques Derrida. Derrida mengatakan bahwa selain telah digunakan sebelumnya oleh Hegel, Alexander Kojeve, dan Karl Marx, konsep The End of History merupakan perluasan dari The End of Ideology yang dibuat oleh Daniel Bell tahun 1950an dan 1960an. Derrida mengatakan bahwa mengakhiri sejarah dengan kemenangan demokrasi liberal terentang dalam dua kemungkinan. Pertama, mungkin Fukuyama bermaksud lawan ideologisnya mempunyai ideologi dan demokrasi liberal bukanlah diantara ideologi yang bersaing itu, dan kedua, mungkin Fukuyama hanya ingin mengakhiri ideologi-ideologi lain dan ingin mempertahankan demokrasi liberal sebagai satu-satunya ideologi yang tersisa[9].

                Derrida memberi kritik kepada The End of History Francis Fukuyama melalui dekonstruksi. Dekonstruksi bisa diartikan sebagai pembongkaran, namun bukanlah pembongkaran atau penghancuran yang berakhir dengan pandangan monisme atau bahkan kekosongan. Derrida melalui dekonstruksinya pertama kali memusatkan perhatian pada bahasa. Sikap ini diambil mengingat ide, gagasan, dan konsep diungkapkan melalui bahasa. Bahasa dianggap telah mewakili realitas[10].

                Derrida, dalam bahasa Stuart Sim, mengatakan Fukuyama secara menyedihkan menyatakan, setelah menerima sambutan yang kontroversial terhadap tulisannya pada tahun 1989 itu bukanlah berarti sejarah berakhir secara harfiah, tetapi sejarah dimengerti sebagai sesuatu yang tunggal, masuk akal, dan proses evolusioner[11]. Kritik utama yang dilayangkan oleh derrida kepada Fukuyama ialah ketidaksesuaian komentar Fukuyama tentang demokrasi liberal antara apa yang ideal dan apa yang sebenarnya terjadi, sebagaimana yang Fukuyama tulis dalam pengantar The End of History nya, bahwa walaupun beberapa negara telah mengambil demokrasi liberal, tapi ada diantara mereka yang mengalami kegagalan dalam menggapai demokrasi liberal yang stabil. Derrida mempertanyakan, jika demokrasi liberal adalah bentuk yang ideal dan mendatangkan hal-hal yang baik kepada seluruh manusia, mengapa ia begitu sulit untuk diwujudkan? Derrida mengkritik Fukuyama yang menyalahkan bahwa kegagalan negara-negara dalam menggapai demokrasi liberal yang stabil dipengaruhi oleh bentuk asal dari pemerintahan di negara tersebut sebelum demokrasi liberal, seperti teokrasi dan diktator militer. Kegagalan negara-negara menggapai demokrasi yang stabil, menurut Derrida, lebih kepada demokrasi itu sendiri[12]. Oleh karena itu, secara dekonstruksi dan bahasa, The End of History adalah pernyataan yang tidak jelas dan tanggapan yang salah terhadap pembacaan situasi politik global. Fenomena-fenomena yang ditampilkan untuk menyimpulkan bahwa sejarah telah berakhir setelah keruntuhan komunis adalah sesuatu yang invalid[13].

            Penantang utama dari The End of History selanjutnya ialah Samuel P. Huntington. Samuel Huntington mengatakan bahwa sejarah masih berlanjut dengan benturan peradaban yang mana budaya dan agama menjadi konflik utama setelah Perang Dingin berakhir. Peristiwa 9/11, menurut Samuel Huntington, merupakan pertanda adanya benturan peradaban antara Islam dan Barat[14]. Selain itu, dalam bukunya, Political Order in Changing Societies, Samuel Huntington mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara westernisasi dan modernisasi. Modernisasi yang diartikan sebagai negara yang efektif, urbanisasi, kurang eratnya hubungan antara saudara yang bertalian darah, tingkat pendidikan yang inklusif, pasar bebas ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah, menurut Huntington dapat digapai oleh masyarakat dengan tanpa menjadi Barat dalam artianbudaya sekuler liberal atau norma-norma demokrasi liberal. Membalikkan argumen Fukuyama, Huntington mengatakan bahwa hal ini dapat ditemui di Singapura, China, Turki, Malaysia, dan Iran. Beberapa peneliti mendatangi China dan melihat bahwa semangat Confucian sangat terasa dengan melatarbelakangi logo Hyatt dan Citigroup di sana. Di Turki, partai Islam bahkan menjalankan pemerintahan di negara yang sekuler denagn melarang perempuan menggunakan jilbab[15]. Dengan kata lain, mereka tidak harus menjadi dan menganut demokrasi liberal untuk bisa menerapkan modernisasi.

            Kritik lain datang dari Susan Mark. Susan Mark mengatakan bahwa Fukuyama tidak bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai perbedaan antara liberalisme dengan demokrasi. Susan Mark mendefinisikan liberalisme sebagai diakuinya hak-hak dan bebas dari kontrol pemerintah sedangkan demokrasi menggambarkan partisipasi yang sama antara masyarakat. Fukuyama mendorong liberalisme ekonomi tanpa memperhitungkan lebih luas bahwa pasar bebas hanya akan menjadi kendala dalam proses demokrasi dengan membangkitkan dan mendukung ketidaksetaraan kekayaan yang akan menggiring kepada ketidaksetaraan kekuasaan  (inequalities of wealth to inequalities of power)[16]. Selain itu Fukuyama juga abai dalam investigasi alternatif-alternatif lain dan dengan gegabah memenangkan demokrasi liberal. Fukuyama tidak terlalu menjelaskan alasan yang lebih masuk akal mengenai terjadinya unaccountable power di negara-negara demokrasi liberal dan ketimpangan kesempatan antar gender, kelompok etnik, dan kelas[17]. Fukuyama gagal menjelaskan demokrasi liberal seperti apa yang ia katakan sebagai pemenang ideologi, bahkan dalam tataran ide masih tidak jelas[18]. Jadi, dengan ketidakjelasan itu, apa yang telah berakhir?

Francis Fukuyama Menjawab Kritik

            Fukuyama mengawali bukunya, The End of Hidtory and The Last Man dengan memberikan jawaban terhadap kritik yang dilontarkan pada esai yang terbit 3 tahun sebelumnya. Ia mengakui banyak yang ragu akan konsep sejarah yang ia gunakan. Namun, apa yang dinaksudkan dengan sebuah akhir ialah sejarah, yaitu sejarah yang dipahami sebagai proses tunggal, koheren, evolusioner, dengan memperhitungkan pengalaman seluruh umat manusia setiap zaman[19]. Ketika Fukuyama mengatakan bahwa the ideal,atau yang dimaksudkan di sini adalah demokrasi liberal, akan memerintah dan menjadi bentuk dari pemerintahan negara dalam waktu yang lama. Fukuyama tidak mengatakan hal ini akan menjadi proses yang mudah dan otomatis berakhir pada demokrasi liberal. Revolusi demokrasi, menurut Fukuyama, masih jauh dari sempurna. Dalam term Hegelian, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan demokrasi liberal itu sepenuhnya[20].

            Dalam menjawab Huntington, Fukuyama mengatakan bahwa ia tidak mengabaikan faktor budaya. Di dalam bukunya, Trust, ia menyebut budaya sebagai salah satu faktor kunci yang menentukan kesuksesan ekonomi dan kemungkinan mendapatkan kemakmuran. Selain itu, negara-negara seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia menganut demokrasi liberal saat ini bukan karena Amerika Serikat memaksa mereka menggunakan itu, tetapi nilai-nilai demokrasi liberal tersebut berlaku dalam kehidupan mereka[21]. Untuk kritik mengenai modernisasi dan westernisasi, Fukuyama menyebutkan bahwa modernisasi masih mempunyai 2 komponen lainnya. Selain kestabilan, komponen kedua ialah diterapkannya aturan hukum yang tegas. Badan hukum yang independen dari negara dibutuhkan agar partai pemerintah tidak bisa seenaknya menjalankan pemerintahan. komponen ketiga ialah akuntabilitas dari dijalankannya kekuasaan oleh pemerintah[22]. Dalam menjawab Susan Mark, Fukuyama mengatakan bahwa The End of History bukan berarti kejadian sejarah itu berhenti, tetapi sejarah dipahami sebagai evolusi lembaga masyarakat dari bentuk pemerintahan yang berbeda-beda, tapi berakhir pada titik yang sama, yaitu demokrasi liberal dan kapitalisme[23].

Kesimpulan : 23 tahun The End of History

            Banyak kejadian di dunia yang mengiringi 23 tahun The End of History. Menurut Saya, demokrasi liberal belum bisa mengamankan tempat sebagai pemenang ideologi. Kudeta militer yang terjadi di Guinea Buisseau menandakan militer masih berkeinginan untuk memerintah. Arab Spring yang digadang-gadang akan menghadirkan demokrasi di lahan tandus memberikan sinyal untuk bermekarannya fundamentalisme Islam. Jatuhnya presiden terpilih Maladewa hanya 2 tahun setelah dipilih secara demokratis menandakan tak ada jaminan umur panjang bagi demokrasi. Elitisme demokrasi, di mana demokrasi hanya dinikmati oleh elit pemerintahan seperti yang terjadi di Botswana dan Nigeria menjadi pertimbangan bahwa demokrasi tidak menyediakan kesetaraan partisipasi dalam politik. Rusia dan China yang muncul menjadi kekuatan ekonomi baru dunia membuat kutub-kutub persaingan ideologi itu terbuka (lagi). Venezuela dan Cuba dengan ketokohan Hugo Chavez dan Fidel Castro juga tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai ancaman demokrasi. Belum lagi Argentina yang mulai beranjak meninggalkan liberalisme industri dengan melakukan nasionalisasi sektor minyak dan gas. Keruntuhan ekonomi Uni Eropa dan morat-maritnya perekonomian Amerika Serikat menjadi tanda bahwa kapitalisme dan demokrasi liberal tidak sedang mecari bentuk stabil, tapi kian lama berubah menjadi pembusukan terhadap ideologi itu. Liberalisme juga digemparkan dengan kemenangan Hollande dari kubu sosialis dalam pemilihan presiden Prancis dan Angela Merkel yang berasal dari mainstream kiri berada pada posisi yang demikian penting, baik bagi negara mereka dan juga bagi Uni Eropa. Walaupun Myanmar menunjukkan niat mulai mengambil jalam demokrasi, tetapi demokrasi di sana mekar dengan ketokohan Aung San Suu Kyi, dan kita belum tahu akan menjadi apa Myanmar yang berada di ujung pintu demokrasi. Bisa saja demokrasi saat ini mulai mengalami kemunduran, seperti ideologi-ideologi lain 23 tahun yang lalu mundur, dan menandakan sejarah masih panjang untuk dikatakan telah mencapai sebuah akhir.

Daftar Bacaan

  • Cengage, Gale. 2000. Francis Fukuyama. http://www.enotes.com/francis-fukuyama-          criticism/fukuyama-francis. diakses 1 Juni 2012
  • Gardels, Nathan. 2010. The “End Of History” 20 Years Later. diakses 13 Mei 2012
  • Fukuyama, Francis.  1992. The End of History and The Last Man. diterj oleh M.H. Amrullah.                  Yogyakarta : Penerbit Qalam
  • ———— 1989. The End of History?, dalam Council on Foreign Relations. 2005. America and the       World: Debating the New Shape of International Politics. diterjemahkan oleh Yusi A.       Pareanom dan A Zaim Rofiqi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
  • ———— 1989. A Reply to My Critics. The National Interest
  • Mark, Susan. 2000. The End of History? Reflections on Some International Legal Theses.        European Journal of International Law (shortened version)
  • Sim, Stuart. 1999. Postmodern Encounters – Derrida and the End of History. New York : Totem          Books
  • ————- tanpa tahun. Postmodern Encounters – Derrida and the End of History.        http://www.culturism.us/booksummaries/DerridaEndOfHistory.htm . diakses 1 Juni 2012
  • Santoso, Listiyono, dkk. 2007. Epistemologi Kiri : Kajian Revolusioner. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
  • Rodee, Carlton Clymer, dkk. 1983. Introduction to Political Science. diterjemahkan oleh Zulkifly         Hamid. Jakarta : Rajawali Press
  • Yang, Chan-young. 2010. Revisiting Fukuyama: The End of History, the Clash of Civilizations, and      the Age of Empire. Thesis to Faculty of Wesleyan University


[1] Chan-young Yang, 2010, Revisiting Fukuyama: The End of History, 

the Clash of Civilizations, and the Age of Empire, Thesis to Faculty of Wesleyan University, hal. 3

[2] Francis Fukuyama, 1992, The End of History and The Last Man, diterj oleh M.H. Amrullah, Yogyakarta : Penerbit Qalam, hal. 1

[3] Francis Fukuyama, 1989, The End of History?, dalam Council on Foreign Relations, 2005, America and the World, Debating the New Shape of International Politics, diterjemahkan oleh Yusi A. Pareanom dan A Zaim Rofiqi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal. 5

[4] Ibid

[5] Francis Fukuyama, 1989, The End of History?, dalam Council on Foreign op.cit, hal.14

[6] Carlton Clymer Rodee, dkk, 1983, Introduction to Political Science, diterjemahkan oleh Zulkifly Hamid, Jakarta : Rajawali Press, hal. 110

[7] Stuart Sim, tanpa tahun, Postmodern Encounters – Derrida and the End of History, http://www.culturism.us/booksummaries/DerridaEndOfHistory.htm, diakses 1 Juni 2012

[8] Gale Cengage, 2000, Francis Fukuyama, http://www.enotes.com/francis-fukuyama-criticism/fukuyama-francis, diakses 1 Juni 2012

[9] Stuart Sim, 1999, Postmodern Encounters – Derrida and the End of History, New York : Totem Books, hal. 18

[10] Listiyono Santoso, dkk, 2007, Epistemologi Kiri : Kajian Revolusioner, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, hal. 252-253

[11] Stuart Sim, op.cit hal. 20

[12] Ibid, hal.53

[13] Stuart Sim, tanpa tahun, op.cit

[14] Nathan Gardels, 2010, The “End Of History” 20 Years Later, diakses 13 Mei 2012

[15] Ibid

[16] Susan Mark, 2000, The End of History? Reflections on Some International Legal Theses, European Journal of International Law (shortened version), hal. 3

[17] Ibid

[18] Ibid

[19] Francis Fukuyama, 1992, op.cit, hal. 2

[20] Francis Fukuyama, 1989, A Reply to My Critics, The National Interest

[21] Nathan Gardels, op.cit

[22] Ibid

[23] Susan Mark, op.cit, hal. 4